TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA- Hadiri rapat evaluasi perbaikan jembatan sambaliung, Ketua DPRD Berau, Madri Pani SE memberikan apresiasi kepada Pemkab Berau yang telah melibatkan dirinya dalam rapat yang digelar pada hari ini.
“Rehab jembatan ini kan mulai Tanggal 9 Juni 2022 lalu direncanakan, namun baru-baru ini saya dilibatkan dalam rapat evaluasi persiapan penutupan Jembatan Sambaliung ini,” ungkap Madri.
Dirinya mengakui, bahwa telah beberapa kali mengingatkan Pemkab Berau masyarakat tidak anti atau menolak penutupan dan perbaikan Jembatan Sambaliung.
“Masyarakat sangat mengerti dengan perbaikan jembatan, namun masyarakat membutuhkan data valid dan himbauan secara tertulis dari Pemkab Berau. Kita sadari ini memang kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Yang jadi pertanyaan ialah jangan sampai hal tersebut berakibat menyengsarakan masyarakat,” katanya. Senin (05/06/2023).
Madri menginginkan, jalur transportasi alternatif yang disediakan harusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebelumnya rencana perbaikan dimulai seharusnya sudah ada antisipasi dampak sosial di masyarakat.
“Ya, seharusnya ada pengkajian efek sosial masyarakat. Karena dapat menjadi hambatan kalau tidak ada budget dari efek sosial maka penyebrangan tidak akan maksimal,” ungkapnya.
Madri mengharapkan, jangan sampai masyarakat dikorbankan, sebaliknya masyarakat seharusnya dibuat nyaman dan aman dalam memobilisasi nya. Karena hal ini menyangkut pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“Harus ada evaluasi dari pemerintah daerah sebagai yang bertanggungjawab. Masyarakat aman dengan penutupan Jembatan Sambaliung jika sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah bisa melayani masyarakat secara maksimal,” tegasnya.
Madri juga berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh OPD terkait untuk bersama-sama berkerjasama untuk menyukseskan perbaikan Jembatan Sambaliung. Sebagai kontrol pemerintah, Madri mewakili jajaran DPRD Berau meminta pemerintah daerah untuk mengawal dan mengawasi hingga timbul rasa aman di masyarakat. (*/Rizal/adv).
