Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengejar ketuntasan data anak tidak sekolah sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh anak di daerah ini mendapatkan hak pendidikan secara merata. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa hasil validasi terbaru menunjukkan masih banyak data yang harus diperbaiki dan diselesaikan.
Menurut Ardiansyah, dari sekitar 13.000 data awal anak tidak sekolah yang teridentifikasi, baru sekitar 9.000 data yang berhasil divalidasi secara nyata di lapangan. Data tersebut masih mencakup sebagian wilayah sehingga proses pendataan harus dipercepat.
“Itu baru 50 persen data yang kita dapatkan. Artinya, belum semua kecamatan dilakukan validasi. Saya minta Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan proses ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak faktor menjadi kendala pendataan anak tidak bersekolah. Salah satunya adalah perpindahan penduduk yang tidak dibarengi dengan pelaporan administrasi. Selain itu, sejumlah anak belum memiliki identitas kependudukan yang lengkap seperti KTP maupun akta kelahiran.
“Ada yang baru datang, ada juga yang orang tuanya tidak punya KTP. Ini jadi persoalan tersendiri. Karena itu saya minta Dinas Dukcapil juga memaksimalkan pendataannya,” ujar Ardiansyah.
Persoalan administrasi keluarga juga sering ditemukan pada anak hasil pernikahan siri. Banyak orang tua enggan mencantumkan nama ibu sebagai wali pada dokumen kependudukan sehingga berdampak pada status legalitas anak.
“Ini persoalan pribadi orang tua, tapi berdampak besar bagi anak. Kalau tidak punya identitas, otomatis sulit terdata di sekolah,” jelasnya.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya sinergi seluruh instansi terkait seperti Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Baznas, Kementerian Agama, Dinas Sosial, hingga Pemerintah Desa dan RT dalam proses validasi dan penanganan anak tidak sekolah.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Pendidikan. Semua pihak, termasuk RT, PKK, hingga Dinas Sosial, harus terlibat. Karena dampaknya juga berhubungan dengan angka kemiskinan, PKH, dan stunting,” tegas Bupati.
Ardiansyah berharap, melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, seluruh anak di Kutai Timur dapat segera masuk sekolah dan memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia daerah. (ADV)
