Muara Bengkal – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur memberikan penjelasan resmi mengenai keterlambatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menangani kebakaran yang terjadi di Kecamatan Muara Bengkal. Peristiwa yang berlangsung pada malam hari serta jarak tempuh yang cukup jauh antara Sangatta dan lokasi kejadian menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan operasional TRC.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim, Muhammad Naim, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sejak peristiwa berlangsung. Namun, pemberangkatan TRC tidak bisa dilakukan seketika karena adanya sejumlah pertimbangan terkait keamanan personel dan efektivitas proses penanganan awal di malam hari.
“Kejadian berlangsung malam hari, dan kondisi geografis Kutim membuat perjalanan ke Muara Bengkal pada waktu tersebut tidak memungkinkan dilakukan dengan cepat. Namun pemantauan tetap berjalan karena petugas wilayah sudah beroperasi,” jelas Naim.
Menurutnya, perjalanan menuju Muara Bengkal pada malam hari memiliki tingkat risiko yang tinggi, mengingat kondisi jalan, jarak yang cukup jauh, hingga ketersediaan penerangan di sepanjang rute. Karena itu, keputusan tidak memberangkatkan TRC saat itu diambil untuk menghindari potensi bahaya yang justru dapat menghambat penanganan bencana.
Meskipun TRC belum dapat bergerak malam itu, BPBD memastikan bahwa langkah-langkah strategis tetap berjalan. Monitoring kondisi dilakukan secara intensif dari pusat melalui jaringan komunikasi dengan perangkat kecamatan serta petugas BPBD yang memang sudah ditempatkan di setiap kecamatan untuk menjalankan tugas monitoring.
Naim menegaskan bahwa pemantauan tidak terhenti meskipun TRC belum tiba di lokasi.
“Kami tidak menunggu pagi untuk bekerja. Laporan tetap masuk, pemantauan tetap dilakukan, dan koordinasi dengan camat serta tim di lapangan terus berjalan sejak awal,” tegasnya.
Laporan yang diterima secara berkala dari lapangan memungkinkan BPBD Kutim untuk menentukan kebutuhan logistik, pola tindakan lanjutan, serta mempersiapkan mobilisasi personel dan peralatan yang akan dikerahkan ke lokasi segera pada pagi harinya. Dengan adanya arus informasi yang real-time, BPBD dapat merancang langkah intervensi tanpa harus menunggu lama.
Di sisi lain, pemerintah kecamatan juga berperan besar dalam penanganan awal dengan mendirikan posko darurat setelah kejadian. Hal ini turut membantu memastikan bahwa masyarakat terdampak tetap mendapatkan bantuan awal meski TRC belum tiba.
Menurut BPBD Kutim, kejadian di Muara Bengkal menjadi pengingat bahwa sinergi antara pemerintah kecamatan, petugas monitoring, dan BPBD pusat sangat penting dalam menangani bencana di wilayah dengan kondisi geografis yang luas seperti Kutai Timur. Ke depan, BPBD berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan kecamatan agar penanganan awal dapat dilakukan lebih optimal meskipun peristiwa terjadi pada waktu-waktu kritis. (Adv)
