Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat kualitas komunikasi publik melalui peningkatan kapasitas aparatur humas. Upaya ini diwujudkan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Komunikasi Publik dalam Penanganan Krisis dan Isu Publik yang digelar Dinas Kominfo Staper Kutim di Hotel Fugo Samarinda, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini diikuti Pranata Humas dari berbagai perangkat daerah, dengan fokus pada peningkatan kemampuan merespons isu yang berkembang di ruang publik.
Bimtek menghadirkan pemateri dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, Silvia Purwanti, yang mengulas strategi komunikasi krisis dan penanganan isu publik secara terarah. Selain itu, narasumber dari PT Indonesia Indikator memberikan materi berbasis data mengenai pola penyebaran informasi di media sosial dan bagaimana pemerintah dapat merespons secara cepat dan terukur.
Kepala Dinas Kominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan urgensi peningkatan kapasitas humas daerah di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, persepsi publik terhadap pemerintah dapat berubah hanya dalam hitungan menit jika komunikasi tidak dikelola dengan baik.
“Kita semua menyadari bahwa setiap informasi yang beredar di ruang publik dapat dengan cepat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kemampuan menangani isu publik dan komunikasi krisis secara cepat, tepat, dan transparan merupakan kunci menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” tegas Ronny.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah aktif menyampaikan informasi kegiatan pembangunan melalui kanal resmi.
“Apa yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah harus dapat diketahui masyarakat. Karena itu, kami berharap setiap perangkat daerah juga aktif menyampaikan informasi kegiatan melalui website masing-masing,” tambahnya.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti sesi diskusi dan studi kasus untuk memahami penerapan komunikasi empatik saat isu sensitif muncul dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. Peserta diminta mampu menjadi garda terdepan dalam meredam disinformasi serta menjaga transparansi informasi.
Salah satu peserta, Ahyar Asdin dari Bagian Prokopim Setkab Kutim, menilai Bimtek ini menjadi penguatan kembali atas pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. “Kegiatan ini seperti mereview kembali materi yang pernah kami pelajari, sekaligus mengingatkan tentang bagaimana strategi komunikasi dalam penanganan krisis dan isu publik dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pemerintahan,” ucapnya.
Melalui peningkatan kapasitas humas pemerintah, Pemkab Kutim berharap penyebaran informasi pembangunan semakin profesional, akurat, dan dipercaya masyarakat. (ADV)
