Harianutama.com Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperkuat konektivitas antarkecamatan. Dengan bentang wilayah yang luas, aksesibilitas antarwilayah masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang perlu ditangani secara bertahap.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah ialah melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC). Program tersebut mulai berjalan pada 2026 dan menjadi bagian dari 50 program unggulan kepala daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus agenda pembangunan daerah tahun ini. Program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan aksesibilitas sekaligus memperkuat hubungan antarkecamatan.
“Tahun 2026 ini kemarin disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalamnya ada 50 program unggulan Bupati untuk pembangunan di tahun 2026, termasuk di dalamnya infrastruktur,” ujar Noviari, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, fokus pembangunan infrastruktur itu kemudian diwujudkan melalui peningkatan konektivitas antarkecamatan dengan pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksanaannya menggunakan skema multiyears agar pekerjaan infrastruktur dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang sesuai kebutuhan proyek.
“Infrastruktur dijabarkan dengan pembangunan aksesibilitas antarkecamatan yang diwujudkan dalam pembangunan jalan dan jembatan melalui program multiyears contract. Program multiyears contract ini sudah dimulai tahun ini,” tambahnya.
Skema kontrak tahun jamak menjadi salah satu pendekatan untuk menangani pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tahapan pengerjaan lebih panjang. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat akses yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kutim, baik melalui pembangunan ruas jalan maupun peningkatan kualitas infrastruktur yang sudah ada.
Konektivitas antarkecamatan dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Akses jalan dan jembatan yang memadai dapat membantu memperlancar perjalanan warga, distribusi barang, serta mobilitas menuju pusat pelayanan publik dan kawasan kegiatan ekonomi.
Meski pembangunan jangka menengah terus didorong, persoalan akses darurat masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya kondisi ruas jalan dan jembatan nasional di kawasan Sepaso yang mengalami ambles dan membutuhkan penanganan segera.
Noviari menjelaskan, ruas tersebut merupakan jalan berstatus nasional sehingga penanganan utamanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, Pemkab Kutim melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan unit teknis terkait guna mendukung penanganan kerusakan tersebut.
“Itu sebenarnya ruas jalan nasional dan sudah ada penanganan. Memang darurat, jadi harus disiapkan jalan alternatif dulu,” jelasnya.
Menurutnya, penyediaan jalur alternatif menjadi langkah penting untuk menjaga mobilitas masyarakat selama ruas utama ditangani. Dengan adanya akses pengganti, aktivitas warga diharapkan tetap dapat berlangsung sembari menunggu penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Koordinasi lintas instansi juga diperlukan agar penanganan jalan nasional tersebut berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Kutim akan terus berkomunikasi dengan pihak balai jalan untuk mendukung langkah penanganan di lapangan.
“Yang jelas, Kabupaten Kutai Timur nanti akan berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk penanganannya,” pungkasnya.(Adv/Hu)
