Harianutam.com Sangatta – Kepastian hak masyarakat menjadi perhatian utama DPRD Kutai Timur (Kutim) dalam mengawal penyelesaian persoalan lahan yang melibatkan warga dan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung. DPRD meminta seluruh proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan bukti administrasi serta kondisi nyata di lapangan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan penyelesaian konflik tersebut membutuhkan ketelitian karena berkaitan dengan status kepemilikan, batas wilayah, hingga kewajiban masing-masing pihak. Karena itu, DPRD tidak ingin keputusan diambil hanya berdasarkan keterangan sepihak tanpa didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti mediasi antara masyarakat dan pihak perusahaan pada Jumat (13/11/2026).
Menurut Jimmi, pertemuan tersebut telah menghasilkan sejumlah perkembangan positif. Beberapa pembahasan mulai menemukan kesepahaman, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan melalui pencocokan data.
Ia menegaskan, masyarakat diberikan kesempatan untuk melengkapi bukti dan pemetaan lahan, sedangkan perusahaan juga diminta membenahi dokumen administrasi serta memastikan kewajibannya terhadap masyarakat telah dipenuhi.
“Kita mengedepankan fakta dan data di lapangan. Masyarakat kita berikan kesempatan melengkapi datanya, sementara perusahaan juga harus membenahi dokumen dan kewajibannya,” ujarnya.
Jimmi menjelaskan, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kejelasan peta lahan dan titik koordinat. Kedua hal itu menjadi dasar untuk mengetahui wilayah yang dipersoalkan sekaligus memastikan pihak-pihak yang memiliki hak atas lahan tersebut.
DPRD juga mendorong keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi teknis, di antaranya Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN, serta instansi yang menangani tata ruang.
Keterlibatan instansi tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan dokumen perusahaan dengan status kawasan dan kondisi lahan sebenarnya.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah aktivitas PT NIKP yang disebut memiliki IUPK sejak 2007. Namun, wilayah operasional perusahaan tersebut juga disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pemanfaatan lahannya.
Di sisi lain, masyarakat melalui aliansi menyampaikan masih membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan pemetaan dan koordinat wilayah yang dipersoalkan.
Jimmi berharap proses tersebut berjalan tanpa tekanan terhadap masyarakat. DPRD, kata dia, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mengawal agar hak warga tidak terabaikan.
“Intinya kita mengadvokasi masyarakat supaya tidak terintimidasi dan tidak terdiskriminasi. Hak-hak masyarakat harus diperhatikan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan persoalan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga konflik tersebut tidak semakin meluas.(Adv/Hu02)













