Sekda Kutim Buka Ruang Evaluasi Publik, Masyarakat Diminta Aktif Beri Masukan Pelayanan

Harianutama.com Sangatta – Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai penerima layanan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendorong masyarakat agar turut memberikan masukan terhadap sistem pelayanan yang sedang dikembangkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan keterbukaan informasi publik.

Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, mengatakan pengembangan Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Sekretariat Daerah diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media seusai kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Review Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kutim, Selasa (17/11/2026).

Rizali menjelaskan, keberadaan layanan terpadu tidak hanya ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi, tetapi juga membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan berbagai masukan terhadap kualitas layanan.

Menurutnya, setiap sistem pelayanan yang dibangun tentu memiliki kekurangan. Hal tersebut bisa berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM), kelengkapan fasilitas, maupun sistem teknologi yang digunakan.

Karena itu, pemerintah membutuhkan umpan balik dari masyarakat agar kekurangan tersebut dapat diketahui dan segera dibenahi.

“Tentu untuk informasi publik dan kita harapkan juga publik memberikan masukan, input lagi ke dalam sistem itu. Pasti ada kekurangannya, apakah itu dari SDM-nya atau fasilitasnya yang masih perlu kita benahi,” ujarnya.

Dia menilai, keterbukaan terhadap kritik dan saran merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan pemerintahan yang berkualitas.

Dengan adanya masukan dari pengguna layanan, pemerintah dapat mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat ketika berurusan dengan pelayanan administrasi.

Rizali juga menekankan bahwa pengembangan layanan digital harus diikuti dengan peningkatan kemampuan aparatur serta penyediaan fasilitas yang memadai.

Sebab, teknologi hanya menjadi sarana pendukung. Keberhasilan pelayanan tetap ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dijalankan dan sejauh mana mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga ingin mengurangi pola pelayanan yang terlalu bergantung pada individu atau jabatan tertentu.

Melalui sistem yang terstandar, pelayanan diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian kepada setiap pengguna.

Rizali optimistis pemanfaatan teknologi informasi dapat membuat proses pelayanan lebih efektif dan efisien. Namun, dia menegaskan bahwa proses penyempurnaan harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan sistem, tetapi juga harus memastikan sistem tersebut benar-benar memberikan manfaat.

Dengan keterlibatan masyarakat, Sekretariat Daerah Kutim berharap pengembangan ULT dapat menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.(Adv/Hu02)