Harianutama.com Sangatta – Penurunan kemampuan keuangan daerah diperkirakan menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menjalankan pembangunan pada 2027. Kondisi tersebut mendorong DPRD Kutim meminta pemerintah lebih selektif menentukan program prioritas agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, mengungkapkan proyeksi APBD 2027 yang sebelumnya diajukan sebesar Rp6,1 triliun berpotensi disesuaikan menjadi sekitar Rp5 triliun hingga Rp5,1 triliun.
Menurutnya, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kondisi pendapatan daerah secara realistis. Pemerintah tidak boleh menetapkan belanja terlalu tinggi apabila sumber penerimaan belum memberikan kepastian.
“Pemerintah kemarin mengajukan Rp6,1 triliun. Tetapi setelah ditinjau ulang, kemungkinan kita berkesimpulan di angka Rp5 triliun lebih. Kita juga harus melihat kondisi keuangan daerah, tidak bisa terlalu optimistis,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutim Beberapa waktu lalu.
Anjas menjelaskan, penurunan pendapatan berpotensi memengaruhi volume pembangunan, terutama pekerjaan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan program semenisasi jalan yang sebelumnya ditargetkan mencapai sekitar 1.000 kilometer. Dengan keterbatasan anggaran, kemampuan pengerjaan diperkirakan turun menjadi 800 kilometer, bahkan 600 kilometer.
Selain itu, penerimaan daerah juga dipengaruhi pembagian hasil dari sektor pertambangan yang diperkirakan mengalami penurunan seiring kondisi industri batu bara.
DPRD turut menyoroti kekurangan salur dana transfer sekitar Rp1,2 triliun yang masih diharapkan dapat direalisasikan pemerintah pusat. Jika dana tersebut tidak tersalurkan, ruang fiskal daerah berpotensi semakin terbatas.
Karena itu, Anjas meminta pemerintah memastikan belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar harus tetap mendapat perhatian.
“Pembangunan bukan berarti harus berhenti. Tetapi pemerintah harus lebih selektif menentukan kegiatan yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.(Adv/Hu02)













