Efisiensi APBD 2027 Jadi Perhatian, DPRD Kutim Ingatkan Pemerintah Lindungi Pekerja Outsourcing

Harianutama.com Sangatta – Rencana penyesuaian belanja daerah dalam APBD Kutai Timur (Kutim) 2027 tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tenaga kerja yang selama ini mendukung pelayanan pemerintahan.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan efisiensi anggaran tetap mempertimbangkan nasib pekerja, khususnya tenaga outsourcing.

Menurutnya, penurunan kemampuan keuangan daerah tentu akan memengaruhi ruang pemerintah dalam mengatur belanja, termasuk kebutuhan pegawai dan tenaga pendukung di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menilai penambahan tenaga kerja baru akan semakin sulit dilakukan apabila kondisi anggaran tidak memungkinkan. Namun, pengurangan tenaga yang sudah bekerja juga harus melalui pertimbangan matang.

“Kalau saya rasa kondisi angkanya seperti ini, untuk penambahan tenaga kerja akan sulit. Kalau memang ada yang tidak efisien, tentu perlu dilihat kembali. Semuanya harus mengikuti perkembangan keuangan daerah,” ujarnya.

Anjas menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja setiap instansi berbeda sehingga evaluasi tidak bisa dilakukan secara seragam. Pemerintah perlu melihat fungsi, beban pekerjaan, serta kebutuhan pelayanan di masing-masing OPD.

Ia juga mengingatkan bahwa tenaga outsourcing memiliki peran dalam mendukung operasional sejumlah instansi, termasuk Satpol PP.

Menurutnya, apabila keberadaan tenaga tersebut masih dibutuhkan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan keberlanjutannya.

“Kalau bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Bagaimanapun itu menjadi sumber penghidupan mereka. Kalau dikurangi mungkin masih bisa dipertimbangkan, tetapi kalau sampai dihilangkan tentu dampaknya besar bagi orang yang bekerja di sana,” ungkapnya.

Selain tenaga outsourcing, Anjas turut menyinggung kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menilai besaran TPP harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Rencana peningkatan TPP pada tahun mendatang, menurutnya, tetap perlu dikaji berdasarkan kondisi pendapatan dan kebutuhan belanja lainnya.

DPRD berharap kebijakan efisiensi tidak hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.(Adv/Hu02)