Mahyunadi Minta Persoalan Anak Tidak Sekolah Ditangani Menyeluruh, Fasilitas Pendidikan Harus Merata

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi saat di wawancarai oleh awak media, Sabtu (21/11/2026)

Beritakutim.com Sangatta – Penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga memastikan ketersediaan sekolah dan kemudahan akses pendidikan hingga ke wilayah desa dan dusun.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menyampaikan bahwa berdasarkan identifikasi yang dilakukan pemerintah daerah, persoalan biaya bukan menjadi faktor dominan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.

Menurutnya, sebagian besar kendala yang ditemukan justru berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendidikan serta jarak antara tempat tinggal anak dan sekolah.

Hal itu disampaikannya ketika diwawancarai awak media setelah mengikuti Seminar Nasional Pendidikan dan Public Speaking Tahun 2026, Sabtu (21/11/2026).

Mahyunadi mengatakan, salah satu contoh persoalan tersebut terjadi ketika anak telah menyelesaikan pendidikan SD, tetapi tidak tersedia SMP di desa atau dusun tempat tinggalnya.

Anak kemudian harus melanjutkan pendidikan ke sekolah yang berada cukup jauh dari tempat tinggal. Situasi ini menjadi kendala, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan untuk mengantar atau mendampingi anak setiap hari.

“Misalnya ada anak yang sudah lulus SD, kemudian setelah lulus tidak ada SMP di desanya atau dusunnya. Sementara jarak dari dusun ke sekolah cukup jauh, sehingga di situ bisa terjadi anak putus sekolah,” terangnya.

Ia mengakui, kekhawatiran orang tua terhadap anak yang harus menempuh perjalanan jauh menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan. Terlebih, tidak semua anak pada usia sekolah sudah memungkinkan untuk bepergian sendiri tanpa pendampingan.

Karena itu, Mahyunadi berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan akses pendidikan.

Menurutnya, fasilitas pendidikan yang dilengkapi asrama berpotensi membantu anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah. Mereka nantinya diharapkan dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih mudah tanpa harus menghadapi kendala perjalanan setiap hari.

Mahyunadi menekankan bahwa persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat satu faktor. Kebijakan pendidikan harus mampu menjawab persoalan ekonomi, pemerataan fasilitas, jarak tempuh, serta kondisi geografis masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kutim sendiri terus berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui sejumlah program, termasuk pendidikan gratis dan pengembangan sarana serta fasilitas belajar.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mahyunadi berharap ke depan seluruh anak di Kutim memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang lebih tinggi. Ia ingin keterbatasan akses maupun jarak sekolah tidak lagi menjadi alasan bagi anak-anak untuk berhenti mengenyam pendidikan.(Adv/Hu02)