TANJUNG REDEB, Harian Utama – Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat (Ormas) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Berau pada Selasa (07/01/2025), pukul 09.00 WITA. Aksi tersebut bertujuan menolak kenaikan atau penyesuaian tarif air PDAM yang dianggap memberatkan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, langsung menghadapi massa menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Berau tidak pernah dilibatkan atau dikonfirmasi mengenai kenaikan tarif yang kini menuai polemik.
“Apapun itu, kami anggota DPRD menolak yang namanya kenaikan tarif maupun penyesuaian tarif,” ujar Dedy di hadapan masa.
Terkait isu tanda tangan palsu yang dikabarkan menjadi dasar kenaikan tarif tersebut, Dedy memastikan pihaknya akan menyerahkan kasus itu kepada aparat kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Kita akan serahkan kepada aparat hukum, kepolisian, untuk mengusut tuntas permasalahan tanda tangan palsu yang beredar di masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Batiwakkal, Saipul Rahman, turut hadir dan menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan secara tertulis oleh bupati.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau atas kenaikan tarif PDAM. Kami dari BUMD bekerja sesuai aturan yang berlaku, jadi keputusan yang dibuat bupati secara tertulis adalah pegangan kami,” ucap Saipul.
Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan masyarakat akan menjadi deposit untuk bulan berikutnya.
“Untuk pembayaran air yang sudah terbayar akan di depositkan dan diperhitungkan pada bulan berikutnya,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. DPRD Kabupaten Berau berjanji akan terus mengawal kasus ini demi menjaga kepentingan masyarakat Kabupaten Berau.
Reporter : Mia
