SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan rencana penambahan asrama mahasiswa di Samarinda masih harus menunggu momentum anggaran yang lebih stabil. Kebutuhan hunian bagi mahasiswa asal Kutim yang menempuh pendidikan tinggi di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur tersebut terus meningkat, namun kondisi keuangan daerah membuat rencana pembangunan harus ditunda sementara.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sub Kesejahteraan Masyarakat/Kesmas, Analis Kebijakan Ahli Muda Hayati, mengungkapkan bahwa pembahasan telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Namun, dalam penyusunan prioritas belanja daerah, pemerintah harus melakukan efisiensi agar tidak membebani APBD.
“Rencana itu sudah ada, bahkan sudah dibahas sejak tahun lalu. Namun karena efisiensi anggaran, untuk sementara belum bisa direalisasikan,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Kutim masih memaksimalkan pemanfaatan 15 asrama mahasiswa yang tersebar di sejumlah kota besar seperti Sangatta, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Seluruh mahasiswa tidak dipungut biaya sewa, namun biaya utilitas seperti listrik, air, keamanan, dan jaringan internet diberlakukan melalui sistem iuran bersama.
“Itu karena penggunaan setiap bulan tidak tetap, jadi tidak bisa kita masukkan dalam kontrak sewa. Mahasiswa membayar sesuai penggunaan, dan sampai sekarang sistem itu berjalan baik,” kata Hayati.
Untuk memastikan pemerataan akses, penghuni yang sudah menyelesaikan studi diwajibkan meninggalkan asrama agar kuota ruang dapat diberikan kepada mahasiswa aktif yang lebih membutuhkan.
“Kalau sudah tamat tidak boleh tinggal, supaya mahasiswa baru bisa mendapatkan tempat. Kita pastikan pemerataan akses tetap dijaga,” tegasnya.
Selain penataan penghuni, pemeriksaan kondisi bangunan dan pembinaan mahasiswa juga menjadi perhatian utama agar asrama tetap menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses pendidikan.
Meski saat ini belum dapat dilaksanakan, Hayati memastikan rencana penambahan asrama mahasiswa di Samarinda tetap masuk dalam skema pengembangan fasilitas pendidikan daerah.
“Kita tidak menghapus rencana itu, hanya menundanya. Semoga ke depan kondisi anggaran membaik dan bisa segera diwujudkan,” pungkasnya. (ADV)
