TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA- seperti yang telah di ketahui Berdasakan amanat dari Ketua BPH Migas Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/Kom/2020 mengenai pembatasan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi solar. Pemerintah daerah kabupaten Berau akan membuatkan Kartu Kendali untuk pengisian BBM jenis solar di SPBU sebagai upaya antisipasi penyelewengan BBM subsidi bisa terkontrol
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setkab Berau, Kamaruddin, senin (11/07/22).
Beliau menjelaskan , rencana tersebut akan direalisasikan bersama PT Pertamina dan pihak ke tiga. Hal ini direncanakan sebagai upaya atas keluhan masyarakat yang ingin membeli BBM jenis solar tetapi terkendala oleh antrian panjang yang biasa terjadi di SPBU.
“dilain itu juga kita mengantisipasi adanya penyelewengan seperti penimbunan BBM yang biasa dilakukan oleh pengetab dan agar lebih tepat sasaran juga,” ucapnya.
Lanjutnya, rencana ini sudah mulai berjalan dan sudah diketahui oleh Bupati. Ke depannya juga rencana tersebut akan dipertegas dengan surat edaran dari bupati untuk disampaikan ke masyarakat dan SPBU yang ada di Kabupaten Berau.
Kamaruddin menjelaskan, sebelum pengisian BBM petugas SPBU akan mendata nomor polisi kendaraan, data diri pelanggan dan volume pengisian BBM. Jadi apabila terjadi kecurangan yakni pengisian 2 kali dalam sehari,akan langsung terbaca.
Adapun jumlah pembelian untuk setiap kendaraan berbeda-beda, yakni kendaraan pribadi roda empat mendapatkan jatah maksimal pembelian setiap harinya 60 liter, kendaraan angkutan umum orang atau barang roda empat mendapatkan jatah per hari maksimal 80 liter dan kendaraan angkutan umum orang atau barang roda enam atau lebih maksimal bisa membeli 200 liter per hari.
“Ini berlaku untuk kendaraan yang berasal dari luar maupun dalam Berau,” jelasnya.
Disebutkan Kamaruddin, diharapkan launching dari kartu pengendalian pembelian BBM ini bisa terealisasi. Pihak ketiga juga telah mempersiapkan sebanyak 3.000 lembar kartu. Dirinya berharap, upaya ini bisa menekan permasalahan-permasalahan yang dialami dari pendistribusian BBM khususnya BBM bersubsidi di Kabupaten Berau.
“Beberapa kabupaten kota di Kaltim sudah memberlakukan kartu pengendalian ini, seperti di Balikpapan, Kukar dan Samarinda, semoga Berau juga secepatnya bisa memberlakukan hal serupa,” pungkasnya.(PiN)
