Sangatta – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar meyampaikan, kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dinilai lambat.
Asti Mazar, menyampaikan hal tersebut usai pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas PU, Dinas Perkim, dan Disdikbud Kutim di Ruang Hearing DPRD Kutim pada Senin, 24 Juli 2023.
“Realisasi anggaran di dua dinas, khususnya Dinas PU dan Perkim, itu lambat. Jadi kita minta agar mereka sampaikan kendala apa yang menyebabkan lambatnya pengerjaan proyek fisik di dua dinas tersebut,” ucap Asti Mazar.
Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa Disdikbud Kutim juga diundang untuk rakor dan menyampaikan kendala, namun proses pengerjaannya sudah berjalan.
“Untuk Dinas PU dan Perkim, masih dalam proses administrasi dan sedang dalam pengecekan survei lokasi,” ungkapnya.
Asti Mazar juga menjelaskan bahwa kendala utama dari Dinas PU dan Perkim adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yang menyebabkan teknis di lapangan, administrasi, dan lain-lain menjadi terhambat.
“Dari Dinas PU dan Perkim, jawabannya tetap sama. Kami menanyakan mengapa tidak menambah SDM sehingga sesuai dengan harapan kami. Ternyata ada prosedur yang harus bersertifikasi dan sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, adanya penambahan anggaran yang cukup besar di tahun 2023 menjadi salah satu penyebab kurangnya SDM di dua dinas tersebut.
“Ternyata Dinas Perkim juga masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses pengerjaan Penunjukan Langsung (PL) tertunda setelah LHP BPK keluar pada bulan Mei lalu. Namun, kami tetap meminta agar proses penyerapan anggaran dilakukan secepatnya,” pungkasnya. (hu02)
