Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jenjang SMA dan SMK. Acara ini dilangsungkan di ruang hearing DPRD Kutim pada Rabu (05/07/2023).
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kutim, Sayyid Anjas, yang juga memimpin rapat, 10 anggota dewan, Kepala UPT Disdikbud Wilayah II Kalimantan Timur (Kaltim), Wagiman, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, kepala sekolah (Kepsek) SMA dan SMK di Kecamatan Sangatta Utara, serta beberapa pihak terkait lainnya.
Sayyid Anjas menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas secara transparan beberapa kasus terkait penerimaan siswa baru tahun 2023. Selain itu, permasalahan yang perlu diperjelas dan didiskusikan, baik dari Disdikbud Kutim maupun anggota dewan, juga akan dibahas dalam rapat ini.
Menurut Sayyid Anjas, penerimaan siswa baru didasarkan pada zonasi, prestasi, dan afirmasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK.
Sementara itu, Yusuf T Silambi, Anggota Komisi C DPRD Kutim, menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran kepala sekolah se-Kecamatan Sangatta Utara dalam rapat ini.
“Kami mengundang bapak dan ibu sekalian, sebagai bentuk perhatian yang sangat baik dari DPRD,” ujar Yusuf.
Yusuf menekankan pentingnya keterbukaan dalam rapat ini. Jika ada aturan baru yang berbasis pada standar nilai untuk lebih transparan, diharapkan agar disampaikan.
“Kami membutuhkan hal-hal seperti itu agar kita semua dapat belajar dalam dunia pendidikan dan menjadi lebih kompetitif,” ungkapnya.
“Karena saya juga mengalami hal yang sama, baik di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi, dan tidak ada masalah terkait dengan nilai. Jadi, jika ada aturan pendidikan baru seperti zonasi dan nilai, harap sampaikan agar menjadi tugas orang tua siswa,” tambahnya.(hu02)
