Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah melakukan langkah serius dalam mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperkuat pendataan melalui verifikasi langsung karena data pusat masih dianggap belum sesuai dengan kondisi lapangan.
Sekretaris Disdikbud Kutim, Irma Yuwinda, menegaskan bahwa angka ATS kerap terlihat tinggi akibat kendala teknis. Banyak anak sebenarnya sudah melanjutkan pendidikan, tetapi tidak tercatat dalam sistem yang terintegrasi pada Data Pokok Pendidikan.
“Kategori ATS itu tidak hanya anak putus sekolah. Ada yang sudah lanjut sekolah di luar daerah, atau di pesantren yang terdaftar di EMIS tapi tidak di Dapodik,” terang Irma.
Disdikbud pun menggandeng PKK dan perangkat pemerintahan untuk mendata langsung ke rumah masyarakat guna memastikan keberadaan dan status pendidikan anak secara akurat. Validasi data dilakukan untuk menekan angka ATS dan menyusun strategi penanganan yang tepat.
Menurut Irma, perbedaan data antara Pusdatin dan daerah juga dipengaruhi oleh pembaruan data kartu keluarga. Banyak keluarga tidak segera memperbarui perubahan status pendidikan anak sehingga data anak dianggap masih belum sekolah.
“Kalau masyarakat tidak perbarui KK, otomatis data anak tidak sekolah tetap muncul dalam sistem,” ujarnya.
Irma memaparkan bahwa jumlah ATS sesuai data 14 November 2025 mencapai 10.546 anak. Sebanyak 5.497 anak sudah diverifikasi dan 3.490 di antaranya berhasil kembali melanjutkan pendidikan baik melalui sekolah reguler maupun program kesetaraan.
Sementara puluhan desa masih melengkapi laporan untuk menyelesaikan sisa data yang belum terkonfirmasi.
Ia menyebut angka tersebut bersifat dinamis dan akan terus berubah selama pendataan diperbarui. Disdikbud menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah memerlukan kolaborasi lintas sektor dan peran serta masyarakat.
“Kami ingin memastikan semua anak Kutim mendapatkan akses pendidikan yang layak,” tutupnya. (ADV)
