Harianutama.com Sangatta – Proses penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur (Kutim), diharapkan tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang justru merugikan masyarakat. DPRD Kutim meminta seluruh pihak memberikan ruang bagi proses mediasi dan penyelesaian administrasi yang masih berjalan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan pendekatan dialog harus tetap dikedepankan selama masing-masing pihak masih berupaya melengkapi dokumen dan menyelesaikan persoalan yang menjadi pokok pembahasan.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti mediasi antara masyarakat dan perusahaan pada Jumat (13/11/2026).
Jimmi menilai, proses pencocokan data membutuhkan waktu sehingga tidak seharusnya masyarakat berada dalam tekanan ketika upaya penyelesaian masih berlangsung.
“Kita minta supaya bijaksana. Kalau ini dilakukan secara mediasi, tentu kita mengesampingkan hal-hal yang bisa menghambat penyelesaian secara kekeluargaan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kehadiran pihak kepolisian dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, suasana kondusif perlu dijaga agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan masyarakat memiliki kesempatan menyelesaikan kelengkapan data.
Dalam pembahasan tersebut, masyarakat melalui aliansi menyampaikan membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan pemetaan lahan dan titik koordinat wilayah yang dipersoalkan.
Sementara itu, perusahaan juga diminta melengkapi dokumen administrasi serta menuntaskan kewajiban yang berkaitan dengan perizinan dan hak masyarakat.
Jimmi menilai, penyelesaian harus berjalan seimbang. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan data lahannya, sedangkan perusahaan juga harus memastikan dokumen dan kewajibannya telah sesuai dengan ketentuan.
Ia bahkan berharap tidak ada warga yang harus berhadapan dengan proses pemidanaan selama tahapan pembenahan dan mediasi masih berjalan.
“Saya ingin di kepemimpinan kali ini, kami DPRD tidak menginginkan itu terjadi. Jangan sampai ada masyarakat yang dipenjara selama proses pembenahan ini masih berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jimmi memastikan DPRD akan tetap mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan advokasi. Ia menegaskan lembaga legislatif tidak ingin masyarakat mengalami intimidasi maupun perlakuan diskriminatif dalam memperjuangkan haknya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa perusahaan tetap harus menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penyelesaian konflik harus bertumpu pada kejelasan dokumen, fakta di lapangan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
DPRD berharap mediasi berikutnya dapat mempertemukan kepentingan kedua belah pihak sehingga persoalan di Rantau Pulung dapat diselesaikan melalui kesepakatan tanpa memperkeruh hubungan masyarakat dan perusahaan.(Adv/Hu02)













