Harianutama.com Sangatta – Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur (Kutim), masih berlanjut. Masyarakat melalui aliansi kini diberi kesempatan untuk merampungkan pemetaan wilayah beserta titik koordinat lahan yang menjadi pokok persoalan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebut waktu sekitar dua minggu dibutuhkan masyarakat untuk melengkapi data tersebut sebelum kembali dipertemukan dengan dokumen yang dimiliki perusahaan.
Menurutnya, kelengkapan pemetaan menjadi bagian penting dalam proses mediasi karena berkaitan langsung dengan kejelasan lokasi dan pihak yang memiliki hak atas lahan.
“Untuk masyarakat tadi masih perlu waktu melengkapi pemetaan lahannya, koordinat dan sebagainya. Mereka menyampaikan paling cepat sekitar dua minggu untuk menyelesaikannya,” kata Jimmi seusai mediasi, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan lahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mempertemukan kedua belah pihak. Dibutuhkan data yang jelas agar tidak muncul perbedaan penafsiran mengenai batas wilayah maupun status pengelolaannya.
Selain masyarakat, pihak perusahaan juga diminta melakukan pembenahan dokumen internal. Dalam pembahasan mediasi, terdapat sejumlah nama perusahaan yang berkaitan dengan wilayah tersebut, di antaranya PT NIKP, PT Gawi, serta kawasan yang bersinggungan dengan KNC dan IMC.
Kondisi tersebut membuat DPRD memandang perlu adanya penelusuran lebih lanjut terhadap riwayat pengelolaan lahan dan kelengkapan administrasi masing-masing perusahaan.
Tidak hanya itu, DPRD juga mendorong instansi teknis ikut terlibat dalam proses penyelesaian. Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN, serta instansi tata ruang diharapkan dapat membantu mencocokkan dokumen dengan kondisi di lapangan.
Jimmi turut menyinggung persoalan PT NIKP yang disebut memiliki IUPK sejak 2007. Namun, keberadaan izin tersebut masih perlu diselaraskan dengan ketentuan pemanfaatan kawasan transmigrasi yang disebut bersinggungan dengan wilayah operasional perusahaan.
Meski masih ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi, Jimmi memastikan proses mediasi belum menemui jalan buntu.
“Enggak deadlock. Sudah ada beberapa poin yang disepakati, hanya ada beberapa yang masih dalam proses untuk disepakati,” ungkapnya.
Ia menyebut belum ada batas waktu keseluruhan yang ditetapkan untuk menuntaskan persoalan tersebut. DPRD ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memenuhi hal-hal yang masih menjadi tanggung jawabnya.
Jimmi berharap setelah seluruh dokumen terkumpul, pembahasan berikutnya dapat menghasilkan kejelasan mengenai status lahan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat maupun perusahaan.(Adv/Hu02)













