Pemkab Kutim Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Soal APBD 2026

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen menjaga kualitas perencanaan anggaran melalui penyampaian tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XIV di Gedung DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri jajaran pimpinan dewan beserta anggota, unsur Forkopimda, dan pejabat Pemkab Kutim. Pemerintah diwakili Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, yang membacakan sambutan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Dalam penyampaiannya, pemerintah memberikan apresiasi terhadap pandangan fraksi yang dianggap sangat konstruktif bagi penyempurnaan dokumen anggaran. Pemerintah menyampaikan bahwa proses penyusunan APBD merupakan kerja bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan tetap akuntabel dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Semoga melalui diskusi dan sinergi ini, kita dapat menghasilkan konsensus yang solid demi kemajuan Kabupaten Kutim,” demikian sambutan yang dibacakan Ade.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah capaian pendapatan daerah yang menunjukkan tren positif. Proyeksi pendapatan yang awalnya diperkirakan sebesar Rp 4,8 triliun kini meningkat menjadi Rp 5,7 triliun menjelang finalisasi. Pemerintah menilai hal tersebut merupakan hasil optimalisasi yang tidak terlepas dari dukungan DPRD.

Terkait catatan fraksi mengenai porsi belanja operasional yang dinilai masih tinggi, pemerintah menegaskan belanja tersebut diarahkan langsung pada kebutuhan layanan publik prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.

Masukan dari Fraksi PPP serta Fraksi Persatuan Indonesia Raya mengenai percepatan serapan anggaran dan peningkatan penggunaan SIPD juga diterima pemerintah dan akan masuk dalam strategi pelaksanaan tahun depan. Pemerintah pun mencatat rekomendasi fraksi lainnya mengenai penguatan ekonomi desa, dukungan UMKM, hingga pengentasan kemiskinan sebagai fokus pembahasan lanjutan.

“Pembahasan APBD 2026 akan terus kita kawal bersama agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Ade. (ADV)