Harianutama.com, SAMARINDA – Penguatan Posyandu menjadi salah satu langkah penting Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim melalui Orientasi Pembinaan Posyandu Bidang Kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas yang berlangsung selama lima hari, 4-8 Oktober 2026, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (06/10/2026).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam membina dan mendampingi Posyandu agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan bayi dan balita, tetapi berkembang menjadi pusat pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup. Materi orientasi mencakup pembinaan Posyandu, 25 keterampilan dasar kader, integrasi lintas program, pelayanan hari buka, kunjungan rumah, pencatatan hingga penyusunan rencana tindak lanjut.
Kepala Dinkes Kutim dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan transformasi pelayanan kesehatan primer menempatkan Posyandu sebagai salah satu bagian penting dalam mendekatkan layanan promotif dan preventif kepada masyarakat. Karena itu, tenaga kesehatan Puskesmas memiliki peran strategis dalam memastikan kader memiliki kapasitas yang memadai serta pelayanan Posyandu berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, cakupan pelayanan Posyandu kini perlu diperluas sehingga dapat menjangkau seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
“Perubahan tersebut membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan agar kader tidak hanya menjalankan pelayanan pada hari buka Posyandu, tetapi juga mampu mendukung edukasi kesehatan, deteksi dini dan kunjungan rumah,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.

Kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam kondisi tersebut, keberadaan Posyandu yang aktif dan berkualitas dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar.
Dinkes Kutim juga menyoroti hasil pemantauan pertumbuhan anak melalui data PENTAS KUTIM yang bersumber dari aplikasi Sigizikesga dan diperbarui per 31 Agustus 2026. Dari 18.835 anak yang telah dilakukan pengukuran, cakupan D/S tercatat 54,91 persen, sementara ditemukan 2.422 anak mengalami stunting atau prevalensi 12,86 persen, disertai 434 kasus wasting dan 1.029 kasus underweight.
Capaian tersebut menjadi dasar penting untuk memperkuat pemantauan pertumbuhan sekaligus meningkatkan jangkauan pelayanan Posyandu. Dinkes menilai capaian D/S yang masih 54,91 persen perlu terus didorong menuju target 100 persen, sementara prevalensi stunting harus dikendalikan agar tetap berada di bawah target 14 persen melalui intervensi yang lebih tepat sasaran.
Jika dilihat berdasarkan wilayah kerja, Puskesmas Karangan mencatat capaian D/S tertinggi sebesar 99,05 persen, diikuti Puskesmas Busang 86,70 persen dan Muara Wahau I 83,52 persen. Sebaliknya, capaian terendah tercatat di Puskesmas Sangkulirang sebesar 35,83 persen, Sepaso 40,25 persen dan Kaubun 40,80 persen. Perbedaan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan pola pembinaan sesuai tantangan masing-masing wilayah.
Selain persoalan gizi, penguatan pelayanan ibu dan anak juga menjadi perhatian Dinkes Kutim. Tercatat tujuh kasus kematian ibu dan/atau anak yang membutuhkan perhatian bersama, dengan penyebab antara lain berkaitan dengan perdarahan dan gangguan kardiovaskular. Kondisi itu mempertegas pentingnya deteksi dini faktor risiko, peningkatan kualitas pelayanan, kesiapsiagaan kegawatdaruratan serta sistem rujukan yang cepat dan efektif.
Yuwana menekankan bahwa data Posyandu harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pelaporan.
“Data yang diperoleh dari Posyandu harus dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan kesehatan dan menentukan sasaran yang membutuhkan tindak lanjut,” ujarnya.
Melalui orientasi tersebut, Dinkes Kutim berharap tenaga kesehatan dapat menjadi penggerak penguatan Posyandu di wilayah kerja masing-masing. Pembinaan kader, integrasi lintas program, peningkatan kualitas pencatatan serta pemanfaatan data diharapkan berjalan berkesinambungan sehingga Posyandu mampu memberikan pelayanan yang semakin dekat, terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV) (9)












