Harianutama.com Sangatta – Minimnya penerangan jalan dan kebutuhan penguatan bantaran sungai menjadi dua persoalan infrastruktur yang disuarakan masyarakat kawasan RT 51. Aspirasi tersebut disampaikan kepada DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui kegiatan reses Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian warga adalah penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur penghubung kawasan perumahan Munte di lingkungan KPC dengan wilayah Kaboh. Jalan yang menjadi akses mobilitas masyarakat tersebut dinilai masih minim penerangan, sehingga cukup gelap ketika dilalui pada malam hari.
Sayid Anjas mengungkapkan, keberadaan PJU sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut. Terlebih, jalan itu menjadi salah satu akses penghubung aktivitas warga dari kawasan perumahan menuju Kaboh maupun sebaliknya.
“Rata-rata masyarakat meminta penerangan jalan. Di sana ada akses yang menghubungkan kawasan perumahan Munte dengan daerah Kaboh. Jalannya sudah ada, tetapi masih gelap karena belum dilengkapi penerangan yang memadai,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.
Selain penerangan jalan, warga juga mengusulkan pembangunan turap di kawasan bantaran sungai. Usulan ini muncul karena kondisi wilayah yang berada di sekitar aliran sungai, terutama pada bagian sungai yang berbelok, dinilai memerlukan penguatan tebing untuk mengantisipasi potensi pengikisan tanah.
Namun, Anjas menjelaskan bahwa pembangunan turap di kawasan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Artinya, realisasi usulan itu tidak dapat dilakukan secara langsung melalui program pembangunan pemerintah kabupaten.
Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya agar aspirasi tersebut dapat diperjuangkan. Salah satunya dengan membangun komunikasi bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar usulan pembangunan turap dapat diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD provinsi.
“Kami sudah sampaikan bahwa persoalan itu akan kami komunikasikan dengan teman-teman di DPRD Provinsi. Harapannya, pembangunan turap tersebut bisa dimasukkan dalam pokok pikiran mereka sehingga dapat diperjuangkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap aspirasi masyarakat akan tetap ditindaklanjuti dengan memperhatikan pembagian kewenangan pemerintahan. Usulan yang menjadi tanggung jawab kabupaten akan diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan daerah, sedangkan kebutuhan yang menjadi kewenangan provinsi akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Menurut Anjas, pemenuhan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan pengamanan bantaran sungai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas serta keselamatan masyarakat.
Melalui reses, DPRD Kutim berharap berbagai kebutuhan yang disampaikan warga dapat dihimpun dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat tidak hanya tercatat, tetapi juga dapat diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kewenangannya.(Adv/Hu02)













