Harianutama.com Sangatta – Persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan di Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur (Kutim), mendorong DPRD meminta penelusuran lebih mendalam terhadap dokumen perizinan dan riwayat pengelolaan kawasan. Kejelasan status lahan dinilai menjadi kunci agar penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan tidak menimbulkan persoalan baru.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan pembahasan yang berlangsung dalam mediasi pada Jumat (13/11/2026) memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut batas lahan, tetapi juga berkaitan dengan administrasi dan keterkaitan sejumlah perusahaan.
Beberapa nama perusahaan yang muncul dalam pembahasan di antaranya PT NIKP dan PT Gawi, serta wilayah yang bersinggungan dengan KNC dan IMC.
Menurut Jimmi, seluruh dokumen perlu ditelusuri agar pemerintah dapat mengetahui secara jelas riwayat pengelolaan wilayah serta pihak yang bertanggung jawab atas masing-masing lahan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan IUPK PT NIKP yang disebut telah dimiliki sejak 2007.
Namun, di sisi lain, wilayah operasional perusahaan tersebut disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi. Kondisi ini memerlukan penjelasan mengenai kesesuaian izin dengan ketentuan pemanfaatan kawasan.
“Ini penting karena menyangkut siapa yang punya hak. Jadi dokumen perusahaan dan masyarakat harus benar-benar disandingkan dengan fakta dan data di lapangan,” kata Jimmi.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, DPRD mendorong keterlibatan instansi yang memiliki kewenangan teknis, mulai dari Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN hingga instansi tata ruang.
Melalui keterlibatan lintas instansi, diharapkan setiap dokumen dapat diperiksa dan disinkronkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan status maupun batas wilayah.
Jimmi mengatakan, masyarakat juga masih membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan pemetaan lahan dan titik koordinat yang menjadi bagian dari persoalan.
Sementara perusahaan diminta membenahi dokumen internal serta memastikan kewajiban yang berkaitan dengan perizinan dan hak masyarakat dapat diselesaikan.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin proses penyelesaian dilakukan secara terburu-buru. Seluruh pihak harus diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat.
Meski demikian, Jimmi memastikan mediasi yang berlangsung belum mengalami kebuntuan. Sejumlah poin telah menemukan kesepahaman, sedangkan beberapa hal lainnya masih menunggu kelengkapan data.
DPRD berharap penelusuran dokumen dan pencocokan kondisi lapangan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan.
Dengan demikian, persoalan lahan di Rantau Pulung tidak hanya berhenti pada kesepakatan mediasi, tetapi juga menghasilkan penyelesaian yang jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh pihak.(Adv/Hu02)













