TANJUNG REDEB,HARIAN UTAMA- Syarifatul Sa’diah, Beberapa waktu lalu tepatnya (10/10/22) angkat bicara terkait konflik internal antara Yayasan Penyu Indonesia (YPI) dengan Masyarakat Peduli Penyu (MALIPE), yang mempermasalahkan terkait konservasi penyu di pulau Blambangan dan sambit, bahwasanya kondisi pengelolaan konservasi penyu di kedua pulau tersebut dinilai memprihatinkan, Terutama sejak kehadiran organisasi baru, Malipe.
Sebelumnya program konservasi penyu di kedua pulau tersebut dikelola YPI. Sebagai informasi, Malipe mulai masuk ke Pulau Blambangan dan Sambit berdasarkan surat Bupati Berau No. 523/A.2/sekre-18/1/2022 perihal Persetujuan, tertanggal 6 Januari 2022.
Dalam wawancaranya seusai RDP beberapa waktu lalu, Syarifatul Sa’diah selaku Wakil ketua I DPRD ini Mengatakan, kita tak boleh melanggar hukum atau yang telah ditetapkan, kita bicara sesuatu itu harus ada keabsahannya dan kami liat serta pelajari yang mempunyai legalitas, karena yang dipermasalahkan pengelolaan penyu di sisi laut.
Ternyata juga diberikan kewenangan untuk mengelola dari sisi darat, permasalahan yang terjadi ini sebetulnya masalah internal antara YPI dan MALIPE, Kami sangat mengharapkan duduk bersama mereka bekerja dengan bersama, jangan ada konflik mari kita jaga berau ini dengan segala isi nya serta sumber daya alam terutama potensi alam laut dengan sebaik-baiknya.
Tunggulah sampai nanti berakhir nya SPK Dari dari YPI itu sendiri, selanjutnya pemerintah daerah duduk bersama dengan pemangku kebijakan, yang penting siapapun yang bekerja bagi kami, kami tidak ada kepentingan apapun tapi kami ingin nanti berau itu aman, damai, kondusif, dan juga sumber daya lautnya itu bisa lestari dan berkesinambungan.
“Harus bisa bekerja profesional, punya pendanaan yang cukup, karena dana ini kan dibantu dari luar dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga tetap bernuansa lokal, tetap memperhatikan masyarakat lokal, tetap koordinasi juga dengan dinas-dinas,”Ucap Sari
Jadi harapan kami bekerjalah dengan profesional karena juga menerima dana dari luar negeri jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan konservasi Kabupaten Berau.
Syarifatul juga menghimbau agar Dinas-dinas Terkait dalam hal ini juga harus tetap membina dan melakukan supervisi dan koordinasi dengan orang-orang lokal. “Dan yang utama bahwa kewenangan, kedepan darat dan laut itu harus sinergi, jadi harus ada sinergitas,”Tuturnya.
Harapan kami konflik ini jangan sampai berkelanjutan harus diselesaikan dengan kepala dingin, jadi pakailah legalitas YPI dengan memanfaatkan orang-orang yang ada.(PiN)
