Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Menggelar Hearing bersama sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dari berbagai Ormas dan Paguyuban yang di Pimpin Ketua Adat Besar Kutai (ABK), Abdal Nanang, kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Hearing DPRD Kutim, Pada Selasa (08/11/2022).
Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua DPRD periode pertama Kabupaten Kutim, Abdal Nanang ingin melihat Kutim memiliki sebuah kebanggan terkait pembangunan infrastruktur, namun beredar isu bahwa ada beberapa anggota dewan yang dikabarkan tidak setuju dengan pelaksanaan program multiyears atau program tahun jamak.
Menurutnya, untuk memaksimalkan pembangunan di Kutim hingga kawasan pedalaman hanya dapat dimaksimalkan dengan program tersebut. Pihaknya pun meminta penjelasan dari pihak Wakil Rakyat terkait program multiyears tersebut.
“Pemerintahan sekarang sudah menghadapi enam kali anggaran. Nah, kami hanya ingin minta penjelasan. Kenapa beberapa tahun ini belum ada kinerja yang benar dalam membangun Kutai Timur,” ujarnya.
DPRD Kutim Gelar Hearing Bersama Tokoh Masyarakat dari Berbagai Ormas dan Paguyuban Terkait Program Multiyears
Apalagi APBD Perubahan tahun ini mencapai Rp 4 triliun lebih. Anggaran sebesar itu, sangat disayangkan jika tidak adanya pelaksanaan program multiyear yang dapat memberikan dampak cukup besar terhadap pembangunan.
“Kalau hanya proyek penunjukan langsung (PL), kerugiannya sangat besar. Sekarang Kutim membutuhkan proyek yang lebih besar. Sesuai dengan janji pemkab dan DPRD akan membangun Kutim,” terangnya
Sedangkan anggaran saat cukup besar, tapi tidak terlihat dengan pembangunan yang signifikansi. Padahal, kalau dialokasikan untuk penuntasan pembangunan Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan. Tentu akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian.
“Salah satunya harga barang akan turun. Tapi sampai sekarang tidak ada gerakan untuk menyelesaikan pelabuhan. Padahal potensi PAD (pendapatan asli daerah) sangat memungkinkan,” terangnya.
Lanjutnya, Abdal Nanang Juga mengatakan hal ini upaya masyarakat untuk menguatkan pemerintah dan DPRD. Pihaknya ingin menyuarakan pembangunan yang memberikan multiplier effect.
“Keberadaan pelabuhan, bandara, terminal dan kampus, merupakan tanda majunya suatu daerah. Ini yang diharapkan masyarakat sekarang,” pungkasnya.(Bk*1/yr)
