SANGATTA – Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kutai Timur kembali menjadi sorotan DPRD, khususnya terkait keterlibatan Dinas Pariwisata yang dinilai belum optimal. Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai sektor pariwisata seharusnya menjadi salah satu fokus utama dalam penataan ruang mengingat keberadaannya dapat menjadi penggerak ekonomi dan identitas daerah. Namun hingga saat ini, ia melihat input teknis dari dinas terkait belum terkoordinasi dengan baik.
Menurut Faizal, kawasan wisata yang masuk dalam rancangan RTRW masih belum mencerminkan kondisi dan potensi yang ada di lapangan. Ia menilai Dinas Pariwisata perlu memberikan kajian yang jelas dan terukur agar lokasi pengembangan wisata tidak terabaikan.
“Yang akan melaksanakan itu OPD teknis, bukan penyusun RTRW. Tapi kalau OPD-nya tidak memberi masukan lengkap, ya tata ruangnya tidak akan tepat,” ujar Faizal.
Legislator tersebut menegaskan pentingnya grand strategi pariwisata yang harus sejalan dengan arah pembangunan daerah. Tanpa data yang diperbarui dan sinkronisasi lintas sektor, peluang pengembangan kawasan wisata berisiko tidak masuk dalam peta perencanaan jangka panjang.
Faizal menjelaskan bahwa salah satu pemicu persoalan ini adalah perubahan kewenangan penyusunan RTRW yang kini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun ia menekankan kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk lambannya penyelarasan program dari OPD teknis.
“Tata ruang ini menyangkut jangka panjang. Jangan sampai wisata mau dikembangkan, tapi ruangnya tidak ada,” tegasnya.
Faizal meminta Dinas Pariwisata segera melakukan pembaruan data serta memperkuat kemitraan koordinasi dengan penyusun RTRW agar sektor wisata memperoleh ruang yang layak dalam rencana pembangunan. Menurutnya, pariwisata memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian warga apabila didukung perencanaan ruang yang jelas dan berkelanjutan.
DPRD memastikan akan terus mengikuti perkembangan proses pembahasan RTRW agar seluruh sektor strategis, termasuk pariwisata, terakomodasi secara maksimal demi kepentingan masyarakat dan masa depan pembangunan daerah.(Adv/hu02)
