Sangatta – Pemerintah dan DPRD Kutai Timur mulai memperkuat langkah koordinasi menghadapi potensi penurunan APBD pada tahun anggaran 2026. Isu pelemahan fiskal yang disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD menjadi perhatian serius karena dapat berdampak langsung pada kelangsungan pembangunan daerah serta kualitas layanan publik.
Anggota Banggar DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyatakan situasi ini tidak boleh disikapi secara pasif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi adaptif agar Kutai Timur tetap mampu menjalankan program prioritas di tengah tekanan pendapatan daerah.
“Paparan pemerintah tadi jadi peringatan penting. Kita harus antisipasi. Kalau APBD turun, kita tidak boleh diam. Harus siapkan strategi khusus supaya Kutai Timur tetap survive,” tegas Pandi.
Ia menilai belanja pegawai akan menjadi sektor pertama yang terdampak penyesuaian anggaran. Meski begitu, ia menekankan DPRD tetap memperjuangkan kesejahteraan ASN karena berkaitan dengan pelayanan publik.
“Tentu ada hal-hal teknis yang harus menyesuaikan. Tunjangan pegawai pasti akan menyesuaikan APBD, tapi kami berkomitmen memperjuangkan agar kinerja pegawai tidak terganggu,” ujarnya.
Terkait proyek besar melalui skema Multi Years Contract, Pandi menyebut opsi tersebut masih terbuka. Namun keputusan pelaksanaan harus melalui kajian lebih rinci sesuai kapasitas keuangan daerah.
“MYC ini menyangkut konektivitas, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi. Kalau memungkinkan dilaksanakan, tentu akan kita bahas di Banggar,” jelasnya.
Selain itu, Pandi menilai efisiensi anggaran menjadi langkah wajib untuk menghindari pemborosan. Ia meminta agar belanja yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat segera dipangkas dan diarahkan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pendidikan.
Di luar isu APBD, Pandi turut merespons pertanyaan publik soal kebijakan jam kerja OPA yang dinilai tidak memiliki landasan hukum kuat. Meski tidak berada pada komisi yang menangani ketenagakerjaan, ia memastikan DPRD akan melakukan koordinasi internal.
“Saya belum monitor secara mendalam karena bukan komisi saya. Tapi nanti saya koordinasikan dengan teman-teman komisi terkait. Jika benar mengganggu privasi atau tidak ada dasar hukumnya, tentu harus ditinjau ulang,” tandasnya.
Pandi tetap optimistis pemerintah dan DPRD mampu menjaga arah pembangunan meskipun kapasitas fiskal daerah menurun. Ia menegaskan perubahan anggaran harus menjadi dorongan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Perubahan anggaran bukan akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita merumuskan kebijakan baru dan tetap menjaga arah pembangunan Kutai Timur,” tutupnya.(Adv/hu02)
