Sangatta – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur Akbar Tanjung menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kutim.
Dalam penyampaiannya, Akbar menyatakan dukungan PKS terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan anggaran yang tepat sasaran.
Akbar menilai RAPBD 2026 merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026. Karena itu, PKS meminta agar penyusunan anggaran memperhatikan prinsip efisiensi dan optimalisasi alokasi belanja.
“Belanja daerah harus diarahkan ke program yang memiliki efek berganda bagi masyarakat,” tegas Akbar Tanjung dalam forum resmi tersebut.
Fraksi PKS menyoroti tiga fokus utama. Pertama, peningkatan Infrastruktur dan konektivitas, terutama infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, serta sarana transportasi publik yang masih belum merata pada sejumlah wilayah di Kutai Timur. PKS juga menyoroti pentingnya penyelesaian layanan dasar di desa-desa yang belum teraliri listrik serta akses air bersih yang belum terpenuhi.
Kedua, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor unggulan, seperti pajak kendaraan perusahaan dan penerapan retribusi digital termasuk untuk pariwisata. “Pendataan ulang dan penegakan hukum penting dilakukan agar target PAD tercapai dan kepatuhan meningkat,” ujar Akbar.
Ketiga, keberlanjutan dan pemanfaatan belanja modal. PKS menilai infrastruktur publik harus memberikan dampak pada kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan. PKS juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap realisasi program di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan.
Selain itu, Akbar meminta Pemerintah Kutim memastikan penyelesaian program tahun jamak sesuai jadwal dengan proses perencanaan matang sejak tahun anggaran berjalan. Ia menilai keterlambatan bisa menghambat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
PKS berharap masukan ini dapat memperkuat efektivitas belanja dan mempercepat capaian pembangunan daerah yang selaras dengan aspirasi masyarakat. (Adv/hu02)
