SANGATTA – Proyeksi APBD Kutai Timur yang anjlok hingga sekitar Rp 4,8 triliun membuat tahun 2026 dipastikan menjadi tahun penuh penyesuaian, terutama bagi Aparatur Sipil Negara. Tunjangan Penghasilan Pegawai yang selama ini menjadi komponen penting penghasilan ASN diprediksi harus mengalami penyesuaian menyusul keterbatasan fiskal yang kian ketat.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menilai situasi penurunan APBD ini sangat serius dan menuntut langkah efisiensi menyeluruh. Ia menekankan bahwa belanja pegawai tidak bisa melebihi batas maksimal 30 persen dari APBD, sehingga TPP tidak dapat dipaksakan tetap seperti tahun sebelumnya. “Itu memang mandatory juga kan? Iya. Ah, tentunya itu akan menyesuaikan. Tidak mungkin dibayar kalau kemampuan keuangannya enggak cukup,” katanya.
Anjas meminta Pemkab segera memangkas program program yang dianggap tidak prioritas. Ia memberi contoh pengadaan sepatu dan pakaian dinas yang sempat muncul pada 2025, dan menyarankan kegiatan seperti itu ditunda lebih dulu. “Jadi mungkin kegiatan yang tidak penting, ya. Heeh. Contohnya pengadaan sepatu yang dulu di 2025 itu sempat ada, ya mungkin nanti dia tidak, nanti dululah. Yang tadinya beli baju, nanti dululah, ya kan. Apalagi acara acara seremonial yang tapi tidak terlalu penting mungkin bisa di pending dulu,” ujarnya.
Selain itu, perjalanan dinas juga menjadi sorotan karena menghabiskan alokasi anggaran cukup besar. “Perjalanan dinas ya dikurangi lagi. Ya, perjalanan dinas dikurangin. Tidak juga dihilangkan ya, tapi dikurangin. Hal hal yang tadinya tiga empat kali mungkin bisa dibikin sekali dua kali saja. Yang penting penting dulu,” lanjutnya.
Menurut Anjas, dalam kondisi fiskal yang tertekan, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk belanja wajib dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. DPRD berharap langkah efisiensi yang ditempuh dapat menahan dampak penurunan TPP dan menjaga agar pembangunan dasar tetap berjalan.
Dengan penataan ulang yang cermat, ia optimistis Kutai Timur masih dapat menjaga stabilitas program prioritas meski berada di tengah tekanan keuangan besar. (Adv)
