SANGATTA — Program seragam gratis bagi siswa TK, SD, dan SMP di Kutai Timur mendapat apresiasi masyarakat, namun di lapangan muncul catatan penting yang menjadi sorotan DPRD. Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman, menyebut bantuan tersebut belum sepenuhnya merata karena belum menyentuh sekolah swasta dan sekolah di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, orang tua siswa di lembaga tersebut masih terbebani biaya pembelian seragam khas atau identitas sekolah.
“Seragam kebesaran atau identitas khusus sekolah swasta maupun sekolah di bawah Kemenag ini memang belum terpenuhi oleh pemerintah. Ini menciptakan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta,” ungkap Sulaiman di Sangatta.
Ia menilai ketimpangan ini perlu segera dibenahi agar seluruh siswa mendapatkan manfaat setara. Sulaiman menyebut pemerintah daerah wajib hadir memenuhi kebutuhan dasar pendidikan tanpa membedakan status sekolah. Usulan resmi pun telah ia serahkan kepada Disdikbud Kutim agar alokasi seragam gratis diperluas penerimanya pada tahun anggaran 2026.
Respon dari Disdikbud disebut cukup positif. Sulaiman mengatakan instansi tersebut berkomitmen menganggarkan seragam bagi sekolah swasta, MTs, dan pesantren pada tahun mendatang. “Disdik sudah berjanji akan menganggarkan kebutuhan sekolah swasta, MTs, dan pesantren. Target saya, tahun 2026 program ini sudah bisa terealisasi untuk menghilangkan rasa ketidakadilan di masyarakat,” ujarnya.
Selain perluasan penerima, Sulaiman menyoroti pentingnya mekanisme penyaluran bantuan yang fleksibel. Ia berharap setiap lembaga pendidikan dapat menyampaikan kebutuhan seragam sesuai identitas masing masing agar bantuan yang diterima tepat guna dan tidak mubazir. “Mekanismenya harus diperhatikan, jangan sampai seragam yang diberikan tidak sesuai dengan identitas sekolah sehingga akhirnya tidak terpakai,” tegasnya.
Ia berharap perluasan program ini dapat menghapus rasa ketidakadilan dan memastikan seluruh siswa memperoleh perlakuan yang sama dalam program bantuan pendidikan daerah. (Adv)
