SANGATTA – Kebiasaan banyak OPD di Kutai Timur yang baru memulai program kerja di pertengahan tahun kembali menjadi sorotan DPRD. Pola kerja seperti itu selama ini memicu penumpukan pekerjaan dan serapan anggaran yang tidak optimal menjelang tutup tahun. Karena itu, DPRD meminta seluruh OPD mengubah pola kerja dan memulai program sejak Januari tanpa menunda nunda.
Anggota DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun adalah bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. “Kami dari DPRD berharap agar program program di setiap SKPD mulai dikerjakan sejak Januari. Jangan menunggu bulan Juni atau Juli baru start. Ini kami imbau sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, agar OPD fokus mengerjakan program masing masing sejak awal tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah program unggulan pemerintah daerah memang dihadapkan pada tantangan anggaran. Menurut Akbar, anggaran yang semakin terbatas harus dibarengi strategi yang matang agar pelaksanaannya berjalan proporsional di seluruh sektor. “Dengan anggaran yang makin terbatas sementara wilayah daerah kita cukup luas, kami ingin semua berjalan secara proporsional di berbagai sektor. Maka, penekanannya ada pada skala prioritas,” jelasnya.
Akbar menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian sebagai program mandatory yang tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Program program di luar sektor tersebut, menurutnya, harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah agar pembangunan tidak timpang dan tetap realistis.
Dengan dimulainya pekerjaan sejak awal tahun, DPRD berharap serapan anggaran dapat meningkat, kualitas proyek menjadi lebih baik, dan pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif. Akbar menegaskan bahwa komitmen OPD untuk bekerja cepat dan tepat waktu sangat menentukan keberhasilan pembangunan Kutai Timur. (Adv)
