SIGAP Koperasi Diluncurkan, Pemkab Kutim Dorong Koperasi Lebih Aktif dan Berkembang

Harianutama.com Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong penguatan tata kelola koperasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran pengembangan aplikasi Sistem Informasi dan Gerakan Aksi Perkoperasian (SIGAP) Koperasi Kutim yang diharapkan mampu mendukung pendataan, pemantauan, hingga pembinaan koperasi secara lebih terarah.

Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Kutim dan dihadiri jajaran perangkat daerah, camat se-Kutim, serta sejumlah unsur terkait.

Dalam sambutannya, Mahyunadi menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan seluruh pihak yang telah berinisiatif mengembangkan aplikasi SIGAP. Menurutnya, inovasi tersebut tidak boleh berhenti sebatas menjadi sarana pendataan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola dan mendorong pertumbuhan koperasi.

Ia mengungkapkan, Kutim memiliki sekitar 1.487 koperasi yang tercatat. Namun, jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha diperkirakan jauh lebih sedikit. Sebagian koperasi bahkan tidak lagi beroperasi karena menghadapi persoalan administrasi, badan hukum, akta notaris, hingga kewajiban keuangan.

“Melalui SIGAP ini, diharapkan nanti tidak ada lagi koperasi yang terbengkalai. Bukan hanya mendata, tetapi juga melakukan pendampingan,” ujarnya.

Mahyunadi menegaskan, koperasi memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Karena itu, pengembangan koperasi di Kutim perlu diarahkan agar tidak hanya bergantung pada sektor usaha tertentu. Potensi perkebunan, pertambangan, perikanan, hingga perdagangan dinilai dapat menjadi peluang bagi tumbuhnya koperasi baru maupun pengembangan koperasi yang telah ada.

Ia mencontohkan potensi kerja sama koperasi dengan perusahaan perkebunan dan industri pengolahan minyak goreng. Peluang tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk membangun kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Selain itu, sektor perikanan juga dinilai memiliki peluang besar. Dengan wilayah pesisir dan garis pantai yang luas, Kutim memiliki potensi pengembangan usaha berbasis perikanan yang dapat dikelola melalui koperasi masyarakat.

Mahyunadi juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia berharap koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif atau memiliki bangunan fisik, tetapi benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta kolaborasi dengan dunia usaha. Dinas Koperasi diharapkan dapat mengambil peran dalam mengidentifikasi peluang usaha, memfasilitasi kemitraan, dan mendampingi koperasi hingga mampu beroperasi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Mahyunadi menekankan pentingnya pendampingan dalam pengelolaan koperasi, mulai dari menghimpun anggota, membangun aset, mengembangkan permodalan, hingga mengakses pembiayaan perbankan.

Menurutnya, pemahaman mengenai administrasi dan manajemen koperasi perlu diperkuat agar tidak muncul persoalan dalam hubungan antara pengurus dan anggota. Transparansi serta kepercayaan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi koperasi.

“Kalau tidak didampingi, maka tetap ada persoalan dalam pengelolaan koperasi. Dengan pendampingan, diharapkan seluruh koperasi memiliki pengetahuan tentang manajemen koperasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan organisasi,” katanya.

Melalui pengembangan aplikasi SIGAP Koperasi Kutim, Pemerintah Kabupaten Kutim berharap pembinaan koperasi dapat dilakukan secara lebih terukur. Keberadaan aplikasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif sekaligus membuka peluang usaha baru berbasis potensi daerah.(Adv/Hu02)