Beritakutim.com Sangatta – Memperkuat perjuangan guru tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat kabupaten. Organisasi profesi juga harus memiliki kekuatan hingga tingkat kecamatan agar mampu menjangkau anggota, menyerap aspirasi, sekaligus memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik.
Komitmen tersebut ditunjukkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui pelantikan alat kelengkapan organisasi PGRI Kutim Tahun 2026 dan pengurus cabang PGRI se-Kutim masa bakti 2025–2030, Senin (16/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi hingga 18 kecamatan. Kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan Bunda Guru Kutim dan seminar pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026.
Mewakili Bupati Kutim, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, mengingatkan bahwa PGRI harus mampu menjalankan fungsi organisasi secara nyata. Menurutnya, keberadaan PGRI bukan sekadar wadah berkumpulnya para guru, melainkan rumah perjuangan yang memberikan perlindungan dan perhatian kepada seluruh anggotanya.
Ia menitipkan tiga filosofi yang perlu menjadi pegangan pengurus, yakni mengayomi, mengopeni atau memperhatikan dan mengurus anggota, serta menciptakan suasana organisasi yang tenteram dan harmonis.
Fungsi mengayomi, jelasnya, harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap martabat profesi guru, respons terhadap persoalan anggota, serta kemampuan menghadirkan solusi. Sementara mengopeni berarti organisasi harus memberikan perhatian terhadap pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pendidik.
“Adapun fungsi menciptakan ketenteraman internal menjadi penting agar keberagaman latar belakang keilmuan, karakter, serta kondisi pengabdian guru tidak menimbulkan perpecahan di dalam organisasi,” ujarnya.
Trisno juga mengingatkan bahwa kondisi geografis Kutim menghadirkan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Guru menjalankan tugas di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan, pedalaman, pesisir hingga kawasan sepanjang aliran sungai.
Karena itu, kepengurusan PGRI di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara anggota dan organisasi kabupaten. Komunikasi yang terbuka serta sikap saling menghargai dinilai penting agar berbagai persoalan pendidikan dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen terus berjalan bersama PGRI dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bermartabat.
Dukungan pemerintah terhadap tenaga pendidik juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono. Ia menjelaskan, berbagai program telah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas kompetensi guru.
Salah satunya melalui pemberian insentif bagi guru, termasuk tenaga non-ASN, dengan alokasi anggaran sekitar Rp69 miliar setiap tahun. Pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan relokasi dan rotasi guru agar penempatan tenaga pendidik dapat lebih memperhatikan kondisi keluarga.
Di bidang peningkatan kompetensi, Pemkab Kutim menyediakan program beasiswa dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk jenjang pendidikan S1 dan S2, termasuk pengembangan kemampuan dalam pendidikan inklusi.
Hingga 2026, hampir 800 guru telah mengikuti program peningkatan kompetensi pendidikan inklusi. Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan 108 guru untuk memperoleh kualifikasi sebagai pengajar bahasa Kutai guna memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan lebih luas kepada guru, baik dalam menjalankan tugas profesional maupun meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Apresiasi terhadap perhatian pemerintah daerah juga disampaikan Ketua Umum PGRI Kalimantan Timur, Yonathan Palinggi. Ia menilai dukungan terhadap pendidikan dan organisasi profesi menjadi modal penting dalam mendorong perkembangan pendidikan di Kutim.
Yonathan berharap berbagai upaya tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga Kutim mampu menjadi salah satu barometer pendidikan di Kalimantan Timur. Ia juga menyampaikan harapan agar Bupati Kutim memperoleh penghargaan Dwija Praja Nugraha, penghargaan tertinggi PGRI bagi kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan.
Namun, ia menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah, tetapi juga soliditas seluruh anggota. Konsolidasi harus berjalan berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, cabang hingga ranting.
Menurutnya, PGRI harus benar-benar hadir ketika guru membutuhkan perlindungan, pendampingan, peningkatan kompetensi, maupun perjuangan kesejahteraan.
Ia juga meminta para pengurus aktif menyampaikan berbagai hasil perjuangan organisasi kepada anggota. Dengan demikian, seluruh guru dapat memahami peran PGRI dalam memperjuangkan hak, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan profesi pendidik.
Sementara itu, Ketua PGRI Kutim, Yetti Arika Desiviana, berharap kepengurusan yang baru mampu membawa organisasi semakin solid dan memberikan manfaat lebih luas bagi guru serta tenaga kependidikan.
Ia menegaskan, PGRI Kutim tidak hanya ingin tumbuh sebagai organisasi besar dari sisi jumlah anggota, tetapi juga memiliki kekuatan kelembagaan dan keberanian memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026 yang menghadirkan Dr. Hani Subakti, S.Pd., M.Pd. sebagai narasumber.
Melalui penguatan kepengurusan hingga tingkat kecamatan, PGRI Kutim diharapkan semakin dekat dengan para pendidik di seluruh wilayah. Organisasi ini juga diharapkan mampu menjadi ruang perjuangan, perlindungan, dan pengembangan profesionalisme guru demi mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kutai Timur.(Adv/Hu02)













