SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD Kutim menutup rangkaian pembahasan anggaran dengan menggelar rapat finalisasi APBD Murni Tahun 2026. Dalam rapat tersebut juga disepakati Memorandum of Understanding pelaksanaan proyek tahun jamak untuk periode 2026 sampai 2028. Finalisasi ini menjadi langkah penting di tengah kondisi fiskal Kutim yang dinamis dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Anggota DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, mengonfirmasi bahwa agenda rapat benar benar memfokuskan pada penyelesaian struktur APBD serta pembahasan MoU MYC. “Rapat dilakukan untuk finalisasi APBD Kutim tahun 2026 serta MoU proyek MYC tahun 2026 2028,” ungkapnya.
Akbar menjelaskan bahwa meski daftar rinci proyek multiyears belum diumumkan, arah utama pembangunan tetap pada infrastruktur yang bersifat mendesak dan mendukung aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga instalasi pengolahan air bersih menjadi program yang dikawal DPRD, terutama untuk wilayah yang masih menghadapi kesenjangan infrastruktur dasar. “MYC kita masih fokus di situ karena itu bersifat fundamental dan harus dikejar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan listrik yang masih menyisakan 13 desa belum menikmati aliran listrik. Menurutnya, Pemkab perlu mendorong peningkatan anggaran di APBD Perubahan untuk memastikan pemerataan kelistrikan, meski kewenangannya tetap berada pada pemerintah pusat melalui PLN.
Sementara itu, alokasi sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian juga dipastikan tidak akan terganggu karena ketiganya berada dalam kategori belanja wajib. “Untuk pendidikan itu jelas 20 persen dari APBD, kesehatan 10 persen, dan ADD 10 persen. Itu sudah aturan,” jelas Akbar.
Dengan finalisasi APBD dan penyusunan MoU proyek multiyears, DPRD berharap pembangunan di Kutai Timur dapat lebih terarah, stabil, dan tepat sasaran sepanjang 2026 sampai 2028. (Adv)
