Sangatta – Perlunya sinkronisasi antara Pokok Pikiran (Pokir) legislatif dengan program perangkat daerah guna meminimalisir kebingungan dan tumpang tindih dalam alokasi anggaran serta perencanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan, usai mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan tindak korupsi yang diselenggarakan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di gedung DPRD Kutim pada Rabu (15/11/2023).
“Kami meminta arahan yang lebih mendetail terkait Pokir dan usulan kami untuk menghindari kebingungan dan tumpang tindih dalam implementasinya,” terangnya.
Arfan menekankan bahwa tumpang tindih dalam pelaksanaan Pokir dapat menghambat efisiensi dan efektivitas program yang diusulkan oleh DPRD. Dengan arahan yang lebih rinci, diharapkan anggota DPRD Kutim dapat menjalankan Pokir dan usulan dengan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
“Kami berharap setiap usulan yang kami ajukan dapat diimplementasikan sesuai dengan fokus dan prioritas yang telah ditetapkan,” harapnya.
Politisi dari Partai Nasdem Kutim itu juga menyoroti pentingnya arahan yang terperinci untuk memberikan panduan yang jelas bagi anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkualitas.
“Koordinasi yang solid antar fraksi sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait Pokir dan usulan, agar dapat mencapai tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur,” tambahnya.
Dirinya menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap program dengan baik dan efisien, dan meyakini bahwa arahan yang jelas akan menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan hal tersebut.
Terakhir, Arfan mengajak seluruh anggota DPRD untuk aktif terlibat dalam mendukung serta melaksanakan arahan yang diberikan demi terwujudnya program-program yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kutai Timur.
“Untuk mewujudkan program yang bermanfaat, mari kita semua anggota DPRD aktif dan patuh terhadap arahan KPK,” tandasnya. (hu02)
