Sangatta – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyatakan bahwa saat ini kinerja Pemerintah Kutai Timur mengalami perbaikan yang positif. Mereka telah belajar dari pengalaman masa lalu yang tidak menguntungkan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik.
Asti Mazar menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerjanya dan berusaha menghindari kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat Kutai Timur.
“Pemerintah mulai melakukan perbaikan, dan hal yang sama juga terjadi di DPRD. Kami belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bukan hanya pemerintah, DPRD juga mengambil pengalaman dari masa lalu dan berubah, meninggalkan hal-hal yang kurang baik,” ujar Asti kepada awak media beberapa waktu lalu.
Namun, dengan peningkatan anggaran di Kutim, pekerjaan menjadi lebih besar, sehingga teknis pelaksanaannya akan berbeda dibandingkan saat APBD masih kecil. Hal ini merupakan masalah teknis yang harus diatasi.
“Terlebih lagi, saat ini kita menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga semua dilakukan dengan lebih hati-hati. Lebih teratur dan terpantau,” tambah Asti, merespons kinerja pemerintahan saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun diakui bahwa realisasi pelaksanaan anggaran tahun ini mengalami keterlambatan, hal tersebut merupakan masalah teknis yang perlu ditanyakan kepada pemerintah oleh DPRD. DPRD memahami aspek teknis pelaksanaan anggaran, dan keterlambatan ini mungkin merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan benar.
Penting untuk dicatat bahwa dalam APBD tahun 2022, Pemerintah Kutim sekali lagi berhasil meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah, setelah dua tahun sebelumnya hanya mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). (hu02)
