TANJUNG REDEB,HARIAN UTAMA- Kelangkaan BBM Solar yang dikeluhkan para supir Roda 6 atau supir Truk sudah berjalan sangat lama dan kelangkaan BBM ini diduga ada permainan oknum, untuk itu lah para supir mengadu kepada DPRD Berau karena sebagai pengawasan.
Dari hasil rapat dengar pendapat di kantor DPRD Berau, Pihak PT Pertamina yang diwakilkan oleh Zulfikar mengatakan, Setelah dilakukan hearing Bersama Komisi 2, Ketua DPRD Berau,dan Aliansi Supir Truk Berau. Kita tahu apa saja kendalanya, kita dari pihak PT Pertamina selaku operator selalu bisa memberikan solusinya. ‘Zurfikar juga mengatakan kita akan selesaikan Bersama-sama.
Untuk berdasarkan pengiriman itu berdasarkan DO dan sudah ada Traking tersendiri, dan apabila ada kendala dilapangan Tindakan saja. Kami dari pihak operator sudah traking semua.
Terkait ada dugaan Mafia BBM sendiri pihak operator pun menjawab, Kami pihak operator kerja berdasarkan dengan prosedurnya. Seperti pengiriman seperti apa,kelayakan mobil seperti apa, sampai SPBU penerima seperti apa. Untuk penindakan SPBU seperti apa, ada indikasi SPBU kurang pas mungkin nanti, nanti kita surati pihak Migas dan nantinya pihak migas yang akan menindak.
Untuk masalah pengetap memang dari pihak PT Pertamina tidak membolehkan, dan pengetap ini juga kami serahkan kepada pihak Kepolisian untuk menindak, karena pihak PT Pertamina ini kan bukan penindak kami hanya operator BBM,” ujar Zulfikar.
Disini pihak PT Pertamina sangat terbuka trasnparansi karena kami pelayan masyarakat, jadi kalau ada kritik kita sama-sama menerima.
Terkait jumlah kouta BBM berau dan kaltara apakah cukup di berau sendiri, Zulfikar mengatakan kalau kouta itu sendiri, kouta tahun 2022 ini sendiri mengacu ke APBN tahun 2021, Nah dimana tahun 2021 sendiri masuk masa pandemi covid19, Otomatis lebih kecil di bandingkan dengan tahun 2022. Kita dari pihak operator PT Pertamina mengacu kepada Migas. Migas juga mengacu kepada permintaan pemerintah daerah.
Pemerintah daerahlah yang Menyusun keperluan BBM barulah pihak MIgas memberikan kebeutuhan apa yang di minta Pemerintah Daerah. Setelah itu pihak Migas akan memberikan informasi kepada pihak PT Pertamina yang sebagai operator akan menyalurkan sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah.
Mungkin kenapa ada kelangkaan seperti ini karena, karena Berau mendapat sesuai permintaan BBM kouta tahun 2021,” ujar Zulfikar. (fry).
