TANJUNG REDEB, HARIAN UTAMA – Kabar adanya wacana kenaikan tarif air minum Perumda Batiwakkal dari Rp.4.729 naik menjadi Rp.7.100 , walaupun ini masih sebatas wacana akan tetapi para elit politik dan parpol, warga Berau. Mahasiswa. Langsung ambil sikap menyatakan menolak kenaikan tarif air.
DPRD Berau mengundang pihak Perumda Batiwakkal untuk hadir guna membahas kenapa pihak dari Perumda Batiwakkal wacana akan menaikkan tarif air dari Rp. 4.729 menjadi Rp. 7.100.
Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Berau Madri Pani, Hasil Rapat gabungan fraksi menyatakan sikap menolak dengan wacana akan menaikkan tarif air minum Perumda Batiwakkal.senin(27/9/22).
Dari Fraksi Nasdem,Golkar,PPP,PAN,Hanura, yang hadir di dalam rapat gabungan menyatakan sikap menolak wacana menaikkan tarif air minum Perumda Batiwakkal.
Setelah rapat gabungan selesai, awak media wawancara dengan Dirut Perumda Batiwakkal Saipul Rahman.Dalam wawancara Saipul Rahman mengatakan, kalau wacana ini sudah kami buat dan sudah rapat bersama dengan KPM ( Bupati Berau), Dewas ( Sekda) yang rencananya akan menaikkan tarif air minum. Angka kenaikan juga sudah di usulkan antara Rp.6000 – Rp.7000 (19/7/22).
Kami melaporkan salah satu point yang kami bahas dengan KPM dan Dewas waktu bulan Juli, itu sebelum kenaikan BBM bahwa, kita sudah dua tahun tidak fcr, bukan rugi ya akan tetapi tidak fcr. Dan ini masuk tahun ketiga kami menyampaikan kepada Bupati, kami sebagai teknis menyampaikan hal nya seperti ibarat mau jalan lurus terus ada lubang, saya tau ada lubang ada potensi untuk berbahaya saya kasih tau kita mau lurus atau belok sedikit.
Saipul Rahman juga mengatakan ini dari Permendagri, sebenarnya kalau operasional dari tahun ke tahun diangka 5.400 -5.800 itu kurang lebih, dan itu sejak 2014 Sampai saat ini.
Kenaikan sempat kami usulkan pas BBM belum naik tgl 19 Juli 2022 diangka Rp.6.600-Rp.7.100, nah opsi-opsi itu ibu menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa ini sosialisasikan dulu ke masyarakat. Lihat respon masyarakat bagaimana, nanti baru kembali ke KPM melaporkan,Nah ini sebenarnya bukan kami yang menentukan seperti pertanyaan wakil ketua II DPRD Ahmad Rifai sampaikan, itu bukan kewenangan Dirut tapi ini amanah dari Ibu KPM ( Bupati Berau ) untuk kami sosialisasikan.
Saipul Rahman juga sudah melaporkan kepada KPM bahwa tidak ada gejolak di masyarakat, itu yang kami amati. Yang jelas para Ketua RT yang hadir di masing-masing kelurahan terpisah, Alhamdulillah mereka menerima. Kemudian kita undang lagi 100 lebih termaksud ketua DPRD Berau, Ketua komisi II, cuman engga hadir, Nah semua menerima waktu itu dan bahkan saya ingat pak Kamaruddin, tolong diingatkan apakah ada yang menolak jawab Kamaruddin tidak ada yang menolak.
Nah ini sudah berjalan komunikasi dengan masyarakat sesuai dengan amanah KPM ( Bupati Berau ) baru kita laporkan kepada KPM, Nah hari ini bagian ekonomi sudah membuat surat kepada DPRD bahwa menyampaikan ada sosialisasikan dan konsultasi, sebenarnya sosialisasikan Permendagri dan SK Gubernur kemudian konsultasinya kenaikan tarif,”ujar Saipul Rahman. (Fery).
