Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim untuk mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tahun 2023 yang belum mencapai tingkat maksimal.
Rakor tersebut digelar secara tertutup di Ruang Hearing DPRD Kutim, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, serta didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, pada Senin, 24 Juli 2023.
Usai kegiatan, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, mengatakan bahwa Dinas PU dan Perkim Kutim tetap optimis dalam merealisasikan penyerapan anggaran tahun 2023 dengan sempurna, meskipun waktu yang tersisa semakin terbatas. DPRD Kutim akan terus mengawal dan mendukung upaya dari Dinas PU dan Perkim dalam mencapai tujuan tersebut.
“Kami sudah sampaikan, ini loh sudah akhir bulan Juli dan kami ajak diskusi, tetapi mereka (PU dan Perkim) tetap menyampaikan optimis. Karena mereka pelaksana dan kami juga dari DPRD fungsinya hanya penganggaran dan pengawasan. jadi kalau mereka optimis, kami akan kawal terus,” ucap Asti Mazar.
Asti Mazar menegaskan pentingnya memastikan bahwa optimisme yang disampaikan oleh Dinas PU dan Perkim untuk menyelesaikan penyerapan anggaran tahun 2023 tidak hanya menjadi sekedar bahasa kosong seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yang akhirnya berujung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Karna mereka (PU dan Perkim) menyampaikan optimisme untuk penyerapan anggaran 2023 bisa selesai, kita akan kawal optimisme mereka sampai dimana,” tegasnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa DPRD Kutim tidak akan segan-segan untuk menegur apabila realisasi dari Dinas PU dan Perkim tidak sesuai dengan harapan dan rencana. DPRD Kutim akan terus memantau progres yang dicapai oleh kedua dinas tersebut dan memastikan bahwa tindakan nyata dilakukan untuk mencapai target penyerapan anggaran tahun 2023.
“Kita tidak akan segan untuk menegur mereka. Kita panggil inikan memang harus dipertanyakan, sampai sejauh mana progres mereka. Tapi ternyata sudah berjalan secara administrasi dan untuk actionnya memang ada yang sudah berjalan, tapi fokusnya ke yang lainnya,” pungkas Asti. (hu02)
