SANGATTA – Kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan menjadi perhatian DPRD Kutai Timur dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan. Anggota DPRD Kutim, Joni, meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim untuk meningkatkan kontribusi dalam menjaga fasilitas publik, terutama jalan umum yang juga digunakan sebagai jalur distribusi operasional perusahaan.
Ia menyampaikan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga berdampak pada kemampuan pemerintah dalam menangani perbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan dukungan dari sektor swasta agar kualitas sarana dan prasarana masyarakat tetap terjaga.
“APBD kita menurun drastis. Jadi perusahaan harus punya kesadaran membantu. Mereka juga menikmati infrastruktur yang dibangun pemerintah,” ujarnya.
Menurut Joni, kendaraan perusahaan yang bermuatan berat memiliki pengaruh besar terhadap kerusakan jalan, sehingga pelaku usaha dianggap memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pemeliharaan dan perbaikan. Ia menilai keterlibatan tersebut bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran operasional perusahaan sendiri.
Ia mencontohkan perbaikan empat kilometer jalan oleh perusahaan APE di wilayah Rantau Pulung sebagai langkah yang patut diapresiasi karena memberikan dampak langsung bagi warga. Jalan yang sebelumnya rusak kini dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dengan lebih layak.
Namun Joni berharap tidak hanya satu perusahaan saja yang peduli. Perusahaan lain yang juga menggunakan fasilitas publik diminta mengikuti langkah serupa karena kondisi infrastruktur yang baik akan menunjang perekonomian daerah dan menjaga kenyamanan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam menangani persoalan infrastruktur. Menurutnya, keluhan masyarakat harus segera ditanggapi agar tidak menjadi masalah berkepanjangan.
Dengan kolaborasi yang baik, Joni optimistis pembangunan Kutai Timur dapat terus berjalan meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas. Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti, sehingga dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.(Adv/hu02)
