Sangatta – Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum mereka pada Rapat Paripurna ke-18, terkait Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar. Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, pada Senin, 17 Juli 2023.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kutai Timur, menyampaikan pandangan umummnya diwakili oleh Anggota Fraksi PDIP Faizal Rachman.
Faizal Rachman, mengingatkan tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga kepentingan masyarakat. Ia mengekspresikan kekhawatirannya mengenai potensi munculnya tagar “#GantiBupati2024” akibat kelalaian-kelalaian yang dapat merugikan masyarakat.
“Semoga hal ini tidak terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kita hidup di daerah yang luar biasa, dengan APBD yang besar, tetapi seringkali masyarakat terlupakan. Ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) terbesar kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah, yang harus kita perbaiki bersama,” ucap Faizal Rachman.
Faizal Rachman mencatat pencapaian yang luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan APBD Kutai Timur yang meningkat dari Rp5,9 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8,1 triliun pada tahun 2024. Meskipun begitu, ia menggarisbawahi bahwa masih ada masalah yang harus diatasi, seperti kesulitan masyarakat dalam mendapatkan dokumen administrasi seperti KTP dan akte.
“Tidakkah kita merasa malu dengan APBD sebesar itu? Masih banyak desa di Kutai Timur yang gelap gulita dan belum menikmati penerangan dari PLN. Meskipun ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukankah pemerintah daerah harus berupaya menyelesaikan masalah ini? Selain itu, masih banyak desa di Kutai Timur yang belum memiliki akses air bersih,” tambahnya.
Faizal Rachman juga menyoroti rencana APBD tahun 2024 yang fantastis sebesar Rp8,1 triliun, tetapi ia menyatakan keprihatinannya mengenai kondisi jalan berlumpur yang masih mengganggu masyarakat. Meskipun terdapat anggaran besar untuk perbaikan jalan dalam APBD 2023, ia merasa belum ada perkembangan yang signifikan hingga bulan Juli.
“Sementara masyarakat telah menunggu bertahun-tahun. Namun, para pejabat sibuk dengan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” tambahnya.
Selain itu, Faizal Rachman menyampaikan keprihatinan atas pelayanan yang kurang baik terkait subsidi BPJS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat. Ia mencontohkan temuan kasus di Rumah Sakit Pratama Sangkulirang yang menyebabkan masyarakat dengan BPJS aktif harus membayar biaya pengobatan sendiri dengan jumlah yang besar, karena tidak tersedia dokter spesialis anak dan penyakit dalam.
“Apakah kita tidak merasa malu? Kita harus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Kutai Timur, yang telah memberikan kontribusi besar dalam APBD. Mereka tidak seharusnya menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya. (hu02)
