Sangatta – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyoroti ketidakhadiran PT Santan Borneo Abadi (SBA) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai sengketa lahan yang melibatkan warga Kecamatan Karangan.
Warga Karangan yang tergabung dalam Kelompok Tani Bina Warga menuntut hak mereka terkait penggunaan lahan yang kini dioperasikan oleh PT Indexim Coalindo. PT Indexim telah menjalin kesepakatan dengan PT SBA mengenai lahan tersebut, yang kemudian memicu protes dari kelompok tani setempat.
“Harusnya SBA ini turut hadir supaya kita semua di sini tahu deal-dealnya dengan Indexim itu seperti apa,” kata Faizal saat menyampaikan pandangannya dalam ruang hearing DPRD Kutim, Senin (10/6/2024).
Ia juga mempertanyakan apakah kompensasi yang diberikan oleh SBA mempengaruhi masyarakat secara negatif.
Faizal mengkritik perwakilan PT Indexim yang berusaha melepaskan diri dari tuntutan warga dengan alasan telah menyelesaikan kesepakatan dengan PT SBA.
“Tadi kan bapak (perwakilan PT Indexim) sampaikan akan melepaskan diri dari kewajiban apapun kepada masyarakat setelah bertanda tangan MoU dengan SBA. Ya ini enak kan untuk bapak tapi tidak enak untuk masyarakat,” tegasnya.
Faizal mengingatkan bahwa perusahaan yang beroperasi di lahan warga dengan status pinjam pakai memiliki kewajiban yang harus dijalankan.
“Pihak Indexim mengaku telah memiliki pegangan secara yuridis, makanya saya minta agar nanti kita lakukan pengecekan apakah selain izinnya yang terpenuhi juga kewajibannya pun telah terpenuhi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa DPRD bukanlah lembaga hukum yang menentukan pihak salah dan benar, tetapi berfungsi sebagai mediator.
“Intinya kami hanya memediasi atau menengahi. Artinya kami ingin investasi yang hadir di Kutim itu kondusif sehingga kekayaan sumber daya alam kita bisa terkelola dengan baik dan dinikmati masyarakat,” pungkasnya.
