Sangatta – Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kutai Timur, Aldriansyah, menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa 25 November 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menyatakan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pandangan terhadap dokumen anggaran yang sangat penting bagi arah pembangunan daerah.
Aldriansyah menekankan bahwa penyusunan dan pembahasan RAPBD harus menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu melaksanakan agenda pembangunan daerah secara efektif.
“Belanja daerah adalah salah satu rangkaian atau tahapan dalam penetapan APBD Kabupaten Kutai Timur Anggaran 2026 untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya dalam sidang.
Ia memaparkan bahwa pendapatan daerah 2026 terdiri dari tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 5,7 triliun juga, dimana Belanja Operasi tercatat mencapai Rp 2,5 triliun. “Pembiayaan netto diharapkan memberikan kontribusi untuk menutup defisit serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah,” sebut Aldriansyah.
Selain mengapresiasi penyusunan dokumen anggaran, Fraksi NasDem juga mengajukan sejumlah pertanyaan kritis. Di antaranya terkait rencana pendapatan daerah sebesar Rp 5.736.200.000.000 dan belanja sebesar Rp 4.867.369.201.258 yang muncul dalam pembahasan Banggar bersama TAPD.
“Apakah dasar Pemerintah Kutai Timur mengajukan rencana yang berbeda dari Ranperda APBD Kutim 2026 yang telah disampaikan?” tanya Aldriansyah dalam forum.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Kutai Timur harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, konsistensi data dalam dokumen RAPBD menjadi sangat penting agar arah pembangunan tidak keliru.
Fraksi NasDem berharap catatan dan masukan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kutai Timur demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Adv/hu02)
