Sangatta – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah, menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim.
Dalam penyampaiannya, Hepnie mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan sebagai langkah strategis memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim.
Ia menegaskan pentingnya RAPBD 2026 disusun selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, agar implementasi program tidak berjalan parsial, tetapi terpadu dan berkesinambungan. Fraksi PPP juga mencermati kenaikan proyeksi pendapatan daerah pada 2026 menjadi Rp 5,736 triliun dari tahun sebelumnya Rp 4,861 triliun.
“Peningkatan kinerja pendapatan daerah harus dimaknai sebagai ruang fiskal untuk memperbaiki layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hepnie.
Ia menyampaikan bahwa tema pembangunan Kutim 2026 sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah, dengan dukungan infrastruktur dan investasi yang kuat. Karena itu, Hepnie meminta alokasi belanja daerah sebesar Rp 5,711 triliun harus diarahkan secara efektif dan efisien. Ia memperingatkan agar anggaran tidak terjebak pada kegiatan seremonial ataupun alokasi yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam sisi pendapatan, Fraksi PPP menegaskan perlunya strategi mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, karena tren pemotongan DBH dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal penting untuk memperkuat PAD.
Hepnie menyebut bahwa digitalisasi pajak daerah, peningkatan kinerja BUMD yang berbasis rencana bisnis, serta penguatan sektor pertambangan, industri, properti, dan UMKM harus menjadi langkah konkret.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran dan kesiapan teknis OPD sejak awal tahun, agar pembangunan infrastruktur dan layanan tidak terhambat. Fraksi PPP menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah desa, pesisir, dan perbatasan, bukan hanya kawasan industri.(Adv/hu02)
