SANGATTA – Menjelang pergantian tahun yang sudah tidak lama lagi, dua banjir besar yang merendam Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan pada Maret lalu masih menyisakan luka. Walaupun sudah dilakukan evaluasi dari Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat, penanganan banjir tersebut masih dinilai lambat.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi mengungkapkan banjir yang merendam dua kecamatan itu kini sudah dilakukan evaluasi baik dari Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, juga Pemerintah Pusat.
Untuk pembinaan teknis, BPBD diminta menambah armada dan pasukan yang selalu siap sedia dalam menghadapi bencana.
“Semua kan punya peran itu, ya termasuk kemarin ada peran provinsi dan pusat terkait dengan pemerintah daerah ini dari segi formalnya,” ucapnya.
Jimmy mengaku, Komisi C juga telah mendorong pemerintah terkait masalah anggaran tak terduga yang telah direncanakan sebesar Rp 150 miliar pada 2023.
“Awalnya hanya Rp 5 miliar, ditingkatkan menjadi Rp 15 miliar, kalau nggak salah ini disiapkan lagi sekitar Rp 150 Miliar untuk APBD murni 2023. Kalau tidak salah ya saya lupa itu angkanya tapi sempat dibacakan saat Paripurna itu sekitar Rp 150 miliar itu dana tak terduga ya untuk antisipasi kegiatan,” paparnya.
Meski ini merupakan dana tak terduga, Jimmy berharap BPBD dapat menambah personel ataupun membekali seluruh personelnya dalam memperbaiki SDM di dalamnya.(yr)
