Jimmi Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

SANGATTA Banjir yang merendam dua kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yakni Sangatta Utara dan Sangatta Selatan pada Maret 2022 lalu masih meninggalkan bekas luka, banyak masyarakat yang menyalahkan dinas terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilai tidak sigap.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim, Jimmi menuturkan sejatinya setiap bencana yang melanda memang tidak dapat di duga-duga.

Meski banyak pihak baik dari BPBD maupun BMKG memiliki prediksi bahwa pada bulan Maret itu biasanya curah hujan tidak tinggi.

Namun siapa sangka, ternyata dugaan dan perhitungan yang biasanya nyaris tepat, saat itu memang sudah jatahnya meleset.

“Bencana ini kan terkait dengan siklus, kalau kita tarik sejarah, banjir serupa juga pernah terjadi pada tahun 1982 dan 2000, jadi itu jaraknya 22 tahun kan,” ucapnya.

“Siklus banjir ini ini meskipun siklus itu kan perhitungan teknis yang sewaktu-waktu bisa meleset atau melenceng lah dari apa dari rumusnya itu,” imbuhnya.

Menurut Jimmy, penanggulangan bencana ini tidak hanya menjadi kewajiban satu instansi, namun juga harus melibatkan masyarakat dari jauh-jauh hari.

Kendati demikian, ia juga meminta pemerintah harusnya dapat berkaca dan mengambil pelajaran dari beberapa kejadian yang telah terjadi.

“Kita harapkan pemerintah itu mengambil pelajaran dari yang lalu, untuk bisa membina masyarakat juga agar mampu berperan dalam penanggulangan bencana,” imbuhnya.

Terutama dalam proses evakuasi atau persiapan bahan makanan bila sewaktu-waktu musibah yang sama atau berbeda terjadi lagi. (yr)