SANGATTA – Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas publik untuk aktivitas operasional diminta ikut berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur jalan. Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Kutai Timur, Joni, menyusul adanya contoh positif dari perusahaan APE yang baru saja menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang sekitar empat kilometer di wilayah Rantau Pulung. Jalan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan setelah dilalui kendaraan perusahaan dalam jangka waktu cukup lama.
“Perusahaan lewat situ juga untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau jalannya mulus mereka juga nyaman. Jadi kontribusinya harus ada,” ujar Joni.
Ia menilai kerjasama antara perusahaan dan pemerintah menjadi salah satu kunci dalam menjaga kondisi jalan umum tetap layak dimanfaatkan masyarakat. Joni mengatakan masih terdapat perusahaan lain yang melintasi jalur serupa, namun belum menunjukkan komitmen untuk membantu pemeliharaan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penurunan pendapatan daerah membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD dalam melakukan perbaikan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, keterlibatan dunia usaha menjadi penting untuk mengurangi beban anggaran dan memastikan kenyamanan pengguna jalan.
Menurut Joni, kerusakan jalan yang disebabkan oleh angkutan berat seperti truk tambang dan kendaraan perusahaan perkebunan dapat menimbulkan gangguan bagi warga apabila tidak segera ditangani. Ia berharap perusahaan menyadari bahwa menjaga infrastruktur juga mendukung kelancaran distribusi barang dan efisiensi operasional mereka sendiri.
Ia menegaskan bahwa mekanisme kontribusi dapat disalurkan melalui berbagai skema, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha, ia yakin kondisi jalan di Rantau Pulung dapat terjaga lebih baik dan kebermanfaatannya dapat dirasakan secara luas.
Joni memastikan DPRD Kutim akan terus memantau kondisi infrastruktur yang menjadi jalur operasional perusahaan dan mendorong adanya keterlibatan aktif dari semua pihak agar perbaikan jalan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.(Adv/hu02)
