SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman mengkritik akan kinerja penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim sebesar Rp 5,9 triliun belum terserap maksimal di bidang infrastruktur. Selain itu, Faizal juga mendapati pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan di Kutim kurang baik.
Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, menyebutkan bahwa kritikan dari anggota DPRD Kutim merupakan hal yang wajar, sebab suara anggota DPRD juga termasuk suara dari rakyat. termasuk suara dari rakyat.
“Apa yang disampaikan Pak Anggkta Dewan (Faizal Rachman) itu bagian dari pada suara-suara yang didapat dari masyarakat, saya pikir wajar-wajar saja menhampaikan kritikan kepada kami,” ujar Kasmidi kepada awak media, Selasa (18/7/2023).
Sebagai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Kutim harus siap menerima kritikan dari DPRD sebagai lembaga pengawas.
Wakil Bupati, Kasmidi Bulang, mengakui bahwa saat ini penyerapan APBD 2023 terkesan lambat karena masih dalam proses, terutama dalam hal proses pelelangan.
Pihaknya juga menyayangkan kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang cepat dalam mengeksekusi anggaran. Kasmidi Bulang berpendapat bahwa penyerapan APBD harus menjadi tolak ukur setiap tahunnya dan diharapkan tidak ada keterlambatan dalam memulai penyerapan anggaran.
“Harapan saya selaku Wakil Bupati yang sufah berproses dan sudah ada pemenang langsung action di lapangan,” pungkasnya.(hu02)
