Sangatta – DPRD Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 untuk agenda penyampaian pandangan umum fraksi mengenai Rancangan APBD Tahun 2026. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama dipimpin Ketua DPRD Jimmi dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta anggota DPRD Kutim. Tujuh fraksi memberikan tanggapan resmi terhadap Nota Keuangan Raperda APBD yang telah disampaikan pemerintah.
Dalam pandangan tujuh fraksi, dukungan terhadap pembahasan APBD 2026 tetap diberikan, namun disertai sejumlah catatan kritis. Sorotan terbesar datang dari kondisi fiskal yang diproyeksikan menurun tajam akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah dan penurunan pendapatan lainnya. Fraksi GAP dan NasDem menilai pemerintah harus menyampaikan strategi lebih kuat agar defisit tidak menghambat layanan publik.
Program proyek Multiyears Contract menjadi salah satu poin perhatian yang muncul. Fraksi NasDem mempertanyakan urgensi 18 kegiatan MY yang nilainya mencapai lebih dari satu triliun rupiah. Sementara itu, Fraksi PKS dan Demokrat menyatakan tidak menolak skema tersebut, namun meminta pelaksanaannya dipastikan sejak awal tahun anggaran dan harus memiliki manfaat yang terukur untuk masyarakat.
Pendapatan Asli Daerah juga menjadi pembahasan serius. Fraksi PPP dan GAP menegaskan bahwa penyertaan modal BUMD sebesar 25 miliar rupiah wajib berbasis studi kelayakan dan harus berdampak pada kenaikan PAD. Fraksi PKS meminta percepatan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah terutama dari sektor-sektor yang belum tergarap optimal.
Selain itu, akuntabilitas dan pemerataan pembangunan menjadi sorotan Fraksi Demokrat dan PPP. Mereka meminta agar anggaran tidak terpusat di Sangatta melainkan menyentuh wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan sehingga keadilan pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat Kutai Timur.
Seluruh masukan yang disampaikan masing-masing fraksi akan dibahas dalam tahapan selanjutnya bersama pemerintah daerah untuk mematangkan rancangan APBD sebelum masuk ke penetapan akhir. Dewan berharap seluruh catatan tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan sehingga APBD 2026 tetap mampu menopang pembangunan di tengah tekanan fiskal.(Adv/hu02)
