Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan pada Senin (18/11/2024) di Ballroom Hotel Amaris. Rapat ini bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan di daerah tersebut, dengan dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur.
Rakor ini dihadiri oleh Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma (AHK), yang menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. “Kemiskinan adalah masalah yang memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Rakor ini adalah kesempatan untuk bersama-sama mencari solusi konkret,” ujarnya.
Salah satu fokus utama dalam Rakor adalah penyelarasan data kemiskinan, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan. AHK menyatakan, “Dengan data yang valid, program-program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi bantuan.”
Selain membahas data, Rakor juga menyoroti pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan ini dianggap krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutim.
AHK berharap bahwa melalui Rakor ini, solusi strategis dapat dihasilkan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di Kutim. “Hasil dari Rakor ini akan menjadi panduan dalam perencanaan program-program prioritas pada tahun 2025,” ungkapnya.
Lebih lanjut, AHK menegaskan pentingnya tanggung jawab semua pihak dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutim. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak dan sejahtera,” tegasnya.
AHK juga mengajak semua peserta Rakor untuk berkomitmen dalam pelaksanaan program-program yang dihasilkan. “Saya berharap Rakor ini mampu menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut,” tutupnya.(*)
