Profit Sharing KPC Terjun Bebas, DPRD Kutim Gerak Cepat Minta Penjelasan

SANGATTA – Penurunan tajam profit sharing dari PT Kaltim Prima Coal kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membuat DPRD Kutim bergerak cepat. Pasalnya, penerimaan daerah dari sektor tersebut jatuh drastis dari Rp540 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp80 miliar lebih pada tahun ini. Kejutan ini datang bersamaan dengan turunnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga tekanan fiskal Kutai Timur makin berat menjelang tahun anggaran 2026.

Merespons situasi tersebut, sejumlah anggota DPRD Kutim mendatangi langsung kantor KPC di Sangatta untuk meminta penjelasan detail terkait mekanisme pembagian keuntungan. Meski produksi batu bara perusahaan itu stabil di angka 50 juta ton lebih per tahun, nilai profit sharing yang masuk ke kas daerah justru merosot jauh.

Rahmadani, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, mengungkapkan bahwa pihaknya benar benar ingin mengetahui alasan utama penurunan ekstrem tersebut. “Dalam pertemuan kami dengan managemen PT KPC, pertanyaan utama saya, mengapa profit sharing Pemkab Kutim ini terjung bebas, dari Rp540 miliar tahun 2022, sekarang tinggal Rp80 miliar lebih,” ujarnya.

Manajemen KPC menjelaskan bahwa skema penjualan batu bara menjadi faktor utama perubahan nilai bagi hasil. Dengan komposisi 70 persen penjualan ke luar negeri dan 30 persen ke pasar dalam negeri, perubahan harga global sangat mempengaruhi total keuntungan yang dibagikan. “Kebetulan tahun 2022 harga batu bara memang naik, tinggi. Sehingga keuntungan didapat juga besar, sehingga jatah Pemkab juga besar. Sehingga yang bisa mengubah keuntungan itu, nilai penjualan, terutama penjualan ke pasar internasional. Jadi keuntungan itu tergantung perubahan harga,” pungkasnya.

Penjelasan tersebut diakui dapat memberikan gambaran awal, namun DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya transparansi lanjutan untuk memastikan pemerintah daerah dapat memproyeksikan pendapatan secara lebih akurat. DPRD juga meminta pemerintah daerah bersiap menghadapi tekanan anggaran yang semakin besar akibat penurunan pendapatan dari dua sumber utama tersebut. (Adv)